Kementerian Luar Negeri Indonesia. (Foto: MI/Medcom.id)
Kementerian Luar Negeri Indonesia. (Foto: MI/Medcom.id)

Sudah Seharusnya Perdagangan Luar Negeri Diurus Kemenlu

Internasional kemenlu
Marcheilla Ariesta • 19 Agustus 2019 08:16
Jakarta: Rencana peleburan beberapa kementerian telah diumumkan Presiden Joko Widodo. Salah satu yang disebutkan adalah Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan, khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
 
Pengamat hubungan internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, kepada Medcom.id mengatakan sudah seharusnya peleburan Kemenlu dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri terjadi. Menurut dia, negara-negara seperti Jepanh, Inggris, Australia dan Selandia Baru telah melakukannya.
 
"Penggabungan ini akan menguntungkan di jangka panjang, tapi memerlukan mekanisme sinkronisasi dan sinergi luar biasa di jangka pendek," kata dia, Senin, 19 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Reza menambahkan, secara teori, para pemimpin kementerian harus menyetujui adanya Super Goal. "Super Goal ini sejiwa dengan Preambule Undang-Undang Dasar 1945," jelasnya.
 
Pembukaan UUD 1945 yang dimaksud Reza berada di alinea ke-4, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta turut memelihara perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 
"Super Goal tersebut harus diusshakan bersama secara ikhlaf, dengan menanggalkan egosentrisme kelembagaan yang ada," ucapnya.
 
Dia menambahkan Super Goal harus diturunkan ke dalam visi, misi, dan tujuan Kementerian Luar Negeri. Ini bertujuan agar sebanyak mungkin menyerap aspirasi dari Perdagangan Luar Negeri.
 
Tak hanya visi, misi, dan tujuannya yang disamakan, para pejabat Eselon 1, Eselon 2, dan Eselon 3 dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri juga harus diberikan pelatihan khusus. Menurut Reza, ini supaya setara dengan mekanisme Sekdolu, Sesdilu dan Sesparlu yang telah menjadi tradisi di Kementerian Luar Negeri.
 
Namun, kata Reza, ini semua tak luput dari tantangan. Bagi Reza, tantangan terbesar Kemenlu adalah melakukan evaluasi atas seluruh kesepakatan perdagangan internasional.
 
"Karena yang terjadi adalah kesepakatan yang belum berbasis posisi masa depan RI di tahun 2045," ungkapnya.
 
Reza menambahkan evaluasi harus dilakukan di semua kesepakatan yang hampir berakhir masa kerjanya. "Agar saat kita memperpanjang maupun mengakhiri kesepakatan perdagangan tersebut, kita memiliki berbagai skenario yang sangat kokoh, teruji, dan strategis," tutur Reza.
 
Makanya, imbuh dia, perlu menyiapkan kelompok kerja di dalam negeri untuk urusan perdagangan luar negeri. "Sehingga pada saat review lima tahunan nantinya, tidak terlahir kebijakan baru yang merugikan kita," pungkas Reza.
 
Baca:Diplomasi Perdagangan Dipercaya Kuat di Bawah Kemenlu
 
Presiden Jokowi membuka peluang untuk melebur sejumlah nomenklatur kementerian dan lembaga pada kabinet jilid dua pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.
 
Meskipun belum secara detail menjelaskan kepada publik, perlahan tapi pasti rencana Jokowi untuk menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai terungkap.
 
"Saya dengar (kementerian) perdagangan (dan) industri yang akan dilebur. Kementerian luar negeri dikasih tugas negosiasi ekspor kita," kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi di kompleks kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.
 
"Saya dengar juga ada rencana mengenai BKPM jadi satu dengan kreatif dan lain-lain. Juga ada rencana pertanahan dan kehutanan," sambung Sofjan.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif