Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Kerja Sama Sistem Satu Kanal PMI

Gervin Nathaniel Purba 12 Oktober 2018 08:38 WIB
berita kemenaker
Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Kerja Sama Sistem Satu Kanal PMI
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyepakati kerja sama bilateral sistem penempatan satu kanal (one channel) pekerja migran Indonesia (Foto:Dok.Kemenaker)
Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyepakati kerja sama bilateral sistem penempatan satu kanal (one channel) pekerja migran Indonesia (PMI). Kerja sama tersebut meliputi pembenahan tata kelola penempatan PMI, baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI M Hanif Dhakiri dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi, Kamis 11 Oktober 2018, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) di Jakarta.

Penandatangan yang dilakukan kedua menteri dilanjutkan dengan penandatangan tehnical arrangement oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker RI, Marulli A Hasoloan dengan Wakil Sekretaris Hubungan Internasional Menteri Tenagakerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi Abdulaziz al Amr.


"Bagi pemerintah Indonesia, kerja sama bilateral bukan hal yang mudah. Hal ini karena banyak kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi, dan ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik,” ujar Hanif.

Hanif berharap, kerja sama bilateral ini benar-benar meningkatkan mekanisme penempatan dan perlindungan PMI. "Kami optimistis dengan berbagai perbaikan yang terintegrasi melalui satu sistem yang disepakati kedua negara menjadikan penempaan dan perlindungan PMI berjalan jauh lebih baik,” ujarnya.

Kerja sama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni dengan jumlah PMI tertentu. Kemudian dilakukan evaluasi setiap tiga bulan di lokasi tertentu (Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahran) dan jabatan tertentu (baby  sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi mengatakan, pihaknya berharap uji coba kerja sama ini akan berjalan dengan baik.

"Kerja sama ini dalam kerangka melindungi hak pekerja migran dan mengatur hubungan kerja antara majikan dan pekerja migran sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara dan konvensi internasional,” ujar Ahmed.

Ada 21 poin penting pada sistem penempatan satu kanal, yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran. Poin baru tersebut antara lain, proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

PMI tidak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi).  Sistem ini mempermudah PMI dan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan. Perjanjian kerja juga mengacu pada kontrak kerja yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip kerja yang layak.

Gaji dibayarkan melalui perbankan, sehingga pembayaran gaji dapat diawasi. Apabila terjadi  keterlambatan pembayaran dapat segera terdeteksi.

Kedua negara juga sepakat membentuk Joint Committee yang bertugas mengawasi/mengevaluasi implementasi proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk menyediakan call center khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan dalam Bahasa Indonesia. PMI juga mendapatkan akses komunikasi dengan keluarga.

Hanif menjelaskan, SPSK tidak berarti mencabut Peraturan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, SPSK adalah kebijakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan penghentian dan pelarangan PMI ke Timur Tengah.

"Pengiriman PMI juga berdasarkan jabatan dan keahlian tertentu. Bukan sebagai pembantu rumah tangga yang mengerjakan semua pekerjaan domestik,” ucap Hanif.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id