Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan ambil langkah blokir bantuan medis untuk pengungsi. (Foto: AFP).
Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan ambil langkah blokir bantuan medis untuk pengungsi. (Foto: AFP).

PM Australia Coba Blokir Perawatan Medis bagi Pengungsi

Internasional australia
Arpan Rahman • 12 Februari 2019 18:13
Canberra: Perdana Menteri Australia berkampanye untuk memblokir sebuah rancangan undang-undang mengenai kesehatan. RUU itu akan memungkinkan para pengungsi di kamp-kamp lepas pantai untuk mengunjungi negara itu guna perawatan medis.
 
Di bawah kebijakan imigrasi negara, mereka yang tiba dengan kapal telah dikirim ke sejumlah kamp di Papua Nugini dan Nauru. Tidak diizinkan menjejakkan kaki di Australia bahkan jika ditemukan sebagai pengungsi.
 
Mereka yang menentang kebijakan tersebut sudah memperkenalkan RUU demi mengubah UU Migrasi. Tujuannya memungkinkan pemindahan sementara orang-orang ini ke Australia agar ditangani secara medis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Asosiasi Medis Australia telah mendukung RUU tersebut -- tetapi pemerintah khawatir hal itu dapat membuka celah yang dapat dieksploitasi oleh para pencari suaka.
 
"Kita tidak dapat memastikan perbatasan Australia oleh panel profesional medis," PM Scott Morrison berkata pada konferensi pers pada Sabtu.
 
Menteri Pertahanan Christopher Pyne dan Menteri Imigrasi David Coleman juga menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU tersebut. Pyne menyebut, pemerintah akan dipaksa membuka kembali pusat penahanan di Pulau Natal yang terpencil jika RUU itu disahkan. Lantaran sebagian besar dari 1.000 pencari suaka di kamp akan melakukan perjalanan ke Australia untuk perawatan medis.
 
Dia katakan, pembukaan kembali pusat itu akan menelan biaya 1,4 miliar dolar Australia atau sekitar Rp13,9 triliun.
 
"Mereka akan datang ke Australia dengan satu cara atau cara lain mengatakan bahwa mereka perlu berobat karena kesehatan yang buruk," kata Pyne dalam sebuah wawancara televisi ABC pada Minggu.
 
Coleman mengaku perubahan itu akan menyebabkan kembalinya hari-hari ketika ribuan pencari suaka pergi ke Indonesia dan kemudian membayar penyelundup untuk membawa mereka ke Australia dengan kapal. Banyak yang tenggelam ketika perahu mereka mendapat masalah.
 
"Kita berbicara tentang kegagalan bencana di bawah pemerintahan sebelumnya di mana 1.200 orang tenggelam di laut, di mana 50.000 orang tiba dan 8.000 anak-anak secara paksa dimasukkan ke dalam tahanan," kata Coleman, dalam wawancara dengan Sky News, seperti dikutip dari laman Independent, Selasa 12 Februari 2019.
 
Tony Bartone, Presiden Asosiasi Medis Australia, berbicara dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah harus menetapkan ‘mekanisme yang tepat’ demi memungkinkan pemindahan sementara ke Australia "bagi mereka yang membutuhkan perawatan mendesak".
 
Parlemen dapat memilih amandemen ketika melanjutkan pembahasan pada Selasa. Koalisi yang berkuasa bisa kehilangan suara bila bersikukuh menggenggam kekuasaan dengan dukungan tujuh suara independen.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif