NEWSTICKER
Sebanyak tujuh negara memasok senjata ke militer Myanmar. Foto: AFP.
Sebanyak tujuh negara memasok senjata ke militer Myanmar. Foto: AFP.

PBB Ungkap Israel Turut Pasok Senjata ke Myanmar

Internasional myanmar rohingya
Marcheilla Ariesta • 05 Agustus 2019 18:20
Jakarta: Tim Misi Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengidentifikasi 15 perusahaan asing yang melakukan joint venture denganMyanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), serta 44 perusahaan asing lainnya yang memiliki ikatan komersial dengan militer.
 
Baca juga: Pencari Fakta PBB Targetkan Sanksi Militer Myanmar.
 
Adapun 14 perusahaan asing, 12 di antaranya berasal dari tujuh negara, yang telah terlibat dalam perdagangan senjata dengan Tatmadaw sejak 2016. Tujuh negara tersebut antara lain Tiongkok, Korea Utara, India, Israel, Filipina, Rusia, dan Ukraina.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Misi menemukan alasan yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Tiongkok, Republik Rakyat Demokratik Korea, India, Israel, Filipina, Rusia, dan Ukraina yang melakukan pengiriman senjata, dan yang berkaitan dengan senjata ke Myanmar," kata Pengacara HAM Internasional Christopher Sidoti, di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.
 
Keempatbelas perusahaan asing itu telah menyuplai pesawat tempur, kendaraan tempur baja, kapal perang, peluncur rudal, dan rudal ke Myanmar.
 
"Perdagangan senjata tersebut memungkinkan militer untuk terus melakukan pelanggaran HAM di Myanmar," jelasnya.
 
Sidoti menyatakan, salah satu temuan paling besar dalam laporan setebal 111 halaman itu adalah bagaimana militer secara aktif meminta sumbangan dari sejumlah korporasi untuk mendukung upaya pelanggaran HAM di Rakhine State.
 
Ketua Misi Pencarian Fakta PBB untuk Myanmar, Marzuki Darusman mengatakan jumlah negara ini cukup mengejutkan.
 
Misi PBB itu memberikan dua poin rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB, badan-badan PBB, lembaga keuangan internasional, pemerintah negara, serta komunitas bisnis. Poin pertama merupakan untuk memutus akses sumber daya finansial Tatmadaw.
 
Poin kedua menekankan pentingnya upaya untuk mengembangkan ekonomi Myanmar yang tidak bersinggungan dengan militer. Menurutnya, Myanmar pernah menjadi salah satu negara terkaya di Asia, namun 60 tahun pemerintahan militer telah menjadikan negara itu bangkrut dan membuat masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.
 
Misi itu akan menyelesaikan mandat mereka pada pertengahan September. Sidoti dan Marzuki berharap bahwa laporan misi PBB itu akan ditindaklanjuti oleh komunitas internasional.
 
"Kami serahkan pada media dan organisasi-organisasi internasional untuk menindaklanjuti laporan kami. Desak transparansi Tatmadaw dan tuntut transformasi Myanmar," tegas Sidoti.
 
Marzuki menyatakan para anak muda Myanmar menginginkan militer yang bersih dan bersatu, militer yang profesional dan fokus pada pertahanan negara. "Mereka ingin tentara yang menjaga bangsa, bukan justru melindungi para jenderal mereka," pungkasnya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif