Diskualifikasi Anggota Parlemen, KPU Malaysia Dikecam
Pemandangan umum kota Kuala Lumpur, Malaysia. (Foto: AFP/ED JONES)
Jakarta: Anggota-anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (APHR) menyatakan keprihatinan mendalam sehubungan keputusan Komisi Pemilihan Malaysia hari ini, Sabtu 5 Mei 2018. KPU Malaysia melarang nominasi anggota parlemen yang juga anggota APHR, Tian Chua, sebagai kandidat dalam pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung 9 Mei mendatang.

Perhimpunan legislator sekawasan mendesak KPU Malaysia untuk mengubah keputusan tersebut. Alasannya, bahwa langkah tersebut -- bersama dengan serentetan keputusan pemerintah belum lama ini -- mengancam legitimasi suara yang masuk.

"Perkembangan ini sangat mengkhawatirkan; merongrong kredibilitas pemilu minggu depan," kata anggota Dewan APHR dan wakil rakyat dari Indonesia, Eva Kusuma Sundari. 


"Komisi Pemilihan seharusnya melindungi integritas proses elektoral dan memajukan partisipasi yang lebih luas, bukan menghambat kandidat yang sah dari kontestasi," lanjut dia, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.

Pada 28 April, pencalonan Tian Chua sebagai anggota parlemen ditolak KPU Malaysia dengan alasan yang didasarkan atas dakwaan sebelumnya, yang menyebabkan dirinya didenda 2.000 ringgit Malaysia. Penolakan dilakukan meskipun Pengadilan Tinggi memastikan bahwa denda itu tidak menyebabkan diskualifikasi. 

Keesokan harinya, Tian Chua mengajukan banding atas keputusan KPU Malaysia, yang kemudian ditolak Pengadilan Tinggi dengan alasan keterbatasan yurisdiksi.

"Melarang Tian Chua dari pemilihan jelas merupakan pelanggaran tidak hanya atas hak sipil dan politiknya, tetapi juga hak dari para konstituennya untuk dengan bebas memilih wakil mereka. Hak menjadi peserta pemilihan mestinya hanya bisa dibatasi oleh keadaan-keadaan yang sangat terbatas, dan keputusan utama seharusnya ada pada para pemilih," ungkap Eva Sundari.

Eva menambahkan, "diskualifikasi Tian Chua atas dasar denda yang relatif kecil bertabrakan dengan standar-standar internasional, khususnya mengingat bahwa ia telah bekerja dengan terhormat selaku wakil rakyat di masa lalu. Lebih jauh, Pengadilan Tinggi baru saja mengonfirmasi hak dia untuk maju pemilihan. Dengan konteks ini, keputusan Komisi Pemilihan tampak mencurigakan.”

Dengan semakin dekatnya pemilu, diskualifikasi Tian Chua hanyalah satu dari semakin banyaknya langkah pihak berwenang yang merongrong integritas pemilihan mendatang. Selain soal ini, keputusan mengubah daerah pemilihan yang kontroversial, dirancang agar menguntungkan koalisi Barisan Nasional yang sedang berkuasa, terus didesakkan ke parlemen pada akhir Maret.

"Jika redistribusi pemilih didorong oleh keuntungan partisan, keterwakilan antara legislator dan rakyatnya menjadi terdistorsi. Ini menciptakan lapangan bermain yang tidak imbang bagi para kandidat dan melanggara norma-norma dan praktik-praktik demokratis," kata anggota Dewan APHR Teddy Baguilat, seorang anggota dewan perwakilan Filipina.

Selain itu, Komisi Pemilihan baru saja menolak permintaan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk memantau pemilihan yang akan datang.

"Pihak berwenang seharusnya menyambut para pemantau independen, termasuk SUHAKAM. Kelompok-kelompok seperti ini membantu mendorong keyakinan pemilih dan menguatkan legitimasi pemilihan. Menghambat mereka sebagai pemantau menghasilkan akibat yang berlawanan," kata Baguilat.

Para wakil rakyat sekawasan mendesak pemerintah Malysia mengambil langkah-langkah yang memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. 

"Pemilu mendatang merupakan kesempatan penting bagi Malaysia guna meningkatkan penghargaan bagi prinsip-prinsip demokrasi. Pemilihan yang bebas, jujur dan adil harus memuat kesempatan yang setara bagi para calon untuk bertarung dan hak bagi warga negara untuk memilih para wakil mereka dengan bebas. Ini adalah standar yang harus dijunjung oleh Malaysia," pungkas Baguilat.



(WIL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id