Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (Foto: AFP).
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (Foto: AFP).

82 Persen Warga Filipina Setuju Perang Narkoba Duterte

Internasional narkoba
Marcheilla Ariesta • 23 September 2019 15:25
Manila: Sebuah survei menunjukkan warga Filipina merasa sangat puas dengan kebijakan 'perang narkoba' yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte. Survei menunjukkan 82 persen warga Filipina setuju dengan kebijakan Duterte tersebut.
 
"Kampanye anti-narkoba Duterte di tahun ketiga kembali mendapat peringkat sangat bagus, dengan 82 persen puas atas perang melawan obat-obatan terlarang dan kejahatan di negara ini," kata Social Weater Stations yang melakukan jajak pendapat kepada 1.200 warga Filipina.
 
Dilansir dari Channel News Asia, Senin, 23 September 2019, hanya sebesar 12 persen yang tidak setuju dan sisanya bungkam. Para warga yang tidak setuju mengatakan perdagangan narkoba masih terus berkembang, dan angka pembunuhan di luar jalur hukum juga relatif tinggi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Survei dirilis dua hari usai kebocoran memo presiden yang memerintahkan kementerian atau perusahaan yang dikelola negara untuk menolak pinjaman dan bantuan dana dari 18 negara anggota Dewan HAM PBB. Negara-negara ini termasuk Spanyol, Inggris, dan Australia.
 
Dalam perang anti-narkoba di Filipina, polisi mengaku telah membunuh lebih dari 6.700 tersangka pengedar. Namun mereka membantah terlibat dalam pembunuhan di luar jalur hukum terhadap ribuan pengguna narkoba.
 
Polisi juga menyangkal tuduhan sejumlah kelompok-kelompok hak asasi manusia, bahwa mereka telah mengeksekusi target, serta memalsukan laporan dan merusak bukti kejahatan di lokasi kejadian.
 
Juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, mengatakan jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat internasional memiliki pemahaman yang salah mengenai yang terjadi.
 
"Jika benar ada pelanggaran HAM, maka warga negara ini akan bangkit melawan pemerintah," seru Panelo.
 
"Itu tidak benar bahwa polisi hanya membunuh sesuka hati, mereka tak bisa melakukan itu," tambahnya.
 
Pengadilan Kriminal Internasional sejak tahun lalu melakukan pemeriksaan pendahuluan utnuk menentukan alasan untuk menyelidiki Duterte. Namun, Panelo mengatakan mereka menanggapinya dengan membatalkan keanggotan Filipina di pengadilan tersebut.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif