Pelapor khusus PBB untuk isu Rohingya, Marzuki Darusman. (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).
Pelapor khusus PBB untuk isu Rohingya, Marzuki Darusman. (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Pelapor Khusus PBB Minta Komandan Militer Myanmar Diisolasi

Internasional pbb konflik myanmar rohingya
Sonya Michaella • 15 Mei 2019 10:46
Jakarta: Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Isu Rohingya, Marzuki Darusman menyerukan isolasi secara finansial terhadap komandan militer Myanmar. Seruan ini terkait dengan genosida yang terjadi di Rakhine State.
 
Marzuki juga meminta negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional lainnya untuk memotong semua dukungan keuangan untuk militer Myanmar.
 
"Tidak ada gerakan menuju penyelesaian dari krisis ini. Semuanya terhenti total," kata Marzuki, dikutip dari Channel News Asia, Rabu 15 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Isolasi dan penghentian aliran dana ke militer tersebut diperlukan karena menurutnya Myanmar tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikan krisis di Rakhine State, meski sudah ada dukungan dari PBB dan ASEAN.
 
Baca:Repratriasi Rohingya ke Myanmar Harus Disertai Infrastruktur Lengkap
 
Sementara itu, misi pencari fakta yang dikepalai Marzuki akan memaparkan hasil laporannya kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, September mendatang dan menyerahkan temuannya untuk persiapan dakwaan pidana.
 
Marzuki dan timnya juga belum diberikan akses masuk ke Myanmar hingga sekarang. Namun, ia baru saja menyelesaikan kunjungan ke Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia di mana terdapat beberapa pengungsi Rohingya yang bersaksi atas penyiksaan yang mereka alami.
 
Sejak konflik pecah pada Agustus 2017 lalu, hingga kini telah terdapat lebih dari satu juta Rohingya yang mendiami kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Kala pertama kali melarikan diri, jumlah mereka masih berada di angka 700 orang.
 
Pengungsi Rohingya yang melarikan diri mengatakan ada perkosaan massal dan pembantaian di desa-desa di Rakhine, yang juga diyakini masih terjadi hingga hari ini.
 
Pemerintah Myanmar juga dituding telah meratakan desa-desa di Rakhine dengan buldoser, untuk menghilangkan bukti-bukti tersebut, di mana bukan menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah yang telah ada.

 

(FJR)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif