Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un disertai Choe Ryong Hae (kiri). (Foto: AFP).
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un disertai Choe Ryong Hae (kiri). (Foto: AFP).

Kekuasaan Kim Jong-un Makin Kuat Usai Perombakan Pemerintahan

Internasional korea utara
Fajar Nugraha • 12 April 2019 19:12
Pyongyang: Korea Utara (Korut) mengganti kepala negara yang telah lama menjabat dan dekat dengan pemimpin, Kim Jong-un. Seorang yang masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat (AS) pun ditempatkan untuk memegang tampuk kekuasaan.
 
Baca juga: Korut Ganti Sejumlah Pejabat di Bawah Tekanan Sanksi AS.
 
Langkah itu datang sebagai bagian dari perombakan para petinggi. Hal ini menurut para pengamat semakin memperkuat cengkeraman Kim terhadap kekuasaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kim Jong-un juga memperoleh gelar baru, dan sekarang menjadi ‘wakil tertinggi dari semua orang Korea’. Ini adalah peran yang baru dibuat yang menurut pengamat menjadikannya lebih seperti pemimpin nasional modern, setara dengan presiden dan perdana menteri negara lain.
 
Kim Yong Nam, yang sekarang berusia 91 tahun yang memegang posisi kepala negara Korut - yang hampir seluruhnya seremonial - selama hampir 20 tahun. Posisi Yong-Nam digantikan oleh Choe Ryong Hae.
 
Sebagai presiden baru Majelis Rakyat Tertinggi, Choe secara teknis adalah kepala negara. Meskipun kekuatan nyata di Korea Utara dipegang oleh Kim dan keluarga dekatnya.
 
Perombakan itu terjadi pada saat aktivitas diplomatik meningkat yang telah membuat Kim Jong-un mengadakan pertemuan puncak dengan para pemimpin AS, Tiongkok dan Korea Selatan.
 
Lahir pada tahun 1950, Choe dianggap sebagai tangan kanan Kim Jong-un. Dirinya sering disebut sebagai ‘pejabat nomor dua’ rezim. Choe menjadi kunci bagi hierarki partai sejak 1980-an.
 
Beberapa laporan bahkan menyatakan bahwa salah satu putra Choe menikah dengan saudara perempuan Kim Jong-un yang kuat, Kim Yo-Jong.
 
Choe juga salah satu dari tiga pejabat Korea Utara yang dijatuhi sanksi oleh AS tahun lalu atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Namun para analis mengatakan, pembatasan yang ada pada Choe akan berdampak kecil pada upaya diplomatiknya di masa depan, selama dialog nuklirnya dengan AS berlanjut.
 
"Kim Yong Chol, negosiator nuklir utama Korea Utara, juga telah mendapat sanksi dari Washington sejak 2010," Ahn Chan-il, presiden Institut Dunia untuk Studi Korea Utara di Seoul, mengatakan kepada AFP, Jumat, 12 April 2019.
 
"Tapi dia mengunjungi Washington tanpa masalah awal tahun ini. Washington akan selalu membuat pengecualian - selama Pyongyang memiliki sesuatu untuk ditawarkan,” imbuhnya.
 
Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho dan Wakil Menlu Choe Son Hui juga dipromosikan menjadi badan pembuat keputusan Korea Utara. Sementara Perdana Menteri Pyongyang Pak Pong Ju digantikan dengan Kim Jae Ryong, anggota senior Partai Buruh Korea yang berkuasa.
 
Mantan PM Pak dilaporkan membantu mengatur 'reformasi radikal' ekonomi Pyongyang yang terisolasi. Ini memungkinkan negara komunis itu bertahan dari sanksi.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif