Seminar nasional mengenai isu Thailand selatan digelar di UIN, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa 5 November 2019. (Foto: Gempita)
Seminar nasional mengenai isu Thailand selatan digelar di UIN, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa 5 November 2019. (Foto: Gempita)

Konflik di Thailand Selatan Kurang Mendapat Perhatian Global

Internasional thailand
Willy Haryono • 06 November 2019 15:03
Jakarta: Gerakan Mahasiswa Indonesia Peduli Pattani (GEMPITA) dan Dewan Eksikutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) bekerja sama mengadakan seminar nasional "Pengguatan HAM di ASEAN: 15 Tahun Tragedi Pembantaian Muslim Pattani di Takbai." Seminar ini diselenggarakan di Aula Madya, Lantai 1, FISIP, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Selasa 5 November.
 
Seminar nasional kali ini menyusun tema "Resolusi Perdamaian di Pattani (Thailand Selatan)." Tujuan tema ini diangkat adalah untuk mencari jalan penyelesaian konflik yang berkepanjangan di provinsi Pattani.
 
Ada empat narasumber dalam seminar nasional. Pertama, Pizaro Ghozali Idrus (Jurnalis Andolu Agency, Turki) yang membahas Isu HAM di Pattani dalam Perspektif Media. Kedua, Fatia Maulidiyanti (Kepala Divisi Advokasi Internasional KontraS) membahas Perspektif HAM Internasional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketiga Rakhmat Abril Kholis (Peneliti CIDES Indonesia Bidang Hubungan Internasional School of Strategis and Global Student, Universitas Indonesia) membahas Peran Mahasiswa dan Ormas Indonesia dalam Menyesaikan Konflik di Pattani. Keempat, Badrus Soleh, M.A, Ph.D (Dosen Resolusi Konflik Internasional, UIN Jakarta) membahas Resolusi Perdamaian, dan moderator Adam Anthony (Wakil DEMA FISIP UIN Jakarta).
 
Aksi kekerasan di Pattani kini telah genap berjalan 15 tahun, yang berawal dari konflik senjata pada 28 April 2004 antara militer Thailand dan masyarakat di masjid Krue’Se yang dianggap terlibat sebagai kelompok pejuang. Tidak berakhir sampai di situ, peristiwa selanjutnya terus bergulir dan menewaskan puluhan orang.
 
Peristiwa ini kita kenal dengan tragedi pembantian "Tak Bai Berdarah." Kala itu, ribuan orang melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan.
 
Sebagian massa aksi bergabung untuk memprotes aksi kekerasan kepada aparat polisi Thailand di depan kantor Polisi kawasan Tak Bai, Provinsi Narathiwat.
 
Demonstrasi tersebut berujung bentrok dan menewaskan 85 orang serta melukai ratusan lainnya. Dalam kejadian itu, pada 25 Oktober 2004, 1,370 orang ditangkap, puluhan dinyatakan hilang.
 
Menurut data Deep South Watch (DSW), tercatat sejak awal 2004 hingga September 2019, peristiwa kekerasan di Thailand Selatan mencapai 20,427, korban tewas 7,045, dan 13,197 mengalami luka-luka.
 
Isu konflik di Thailand Selatan masih menjadi pembahasan krusial di ASEAN, di tengah sejumlah wilayah yang telah mulai menemukan kata damai seperti Aceh dan Mindanao, konflik di Thailand Selatan masih menjadi bara di wilayah Asia Tenggara yang tak kunjung padam.
 
Namun, meski problematika HAM di Thailand selatan masih terus menyisakan persoalan, masalah ini belum banyak mendapatkan perhatian para pemimpin, maupun menjadi sorotan media internasional.
 
Sabri Leuriman, koordinator GEMPITA menjelaskan, gerakan mereka telah berdiri semenjak tahun 2016. Sejak berdiri, mereka sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan diskusi publik, seminar nasional, dan menyuarakan isu-isu kemanusian yang sedang terjadi di Thailand Selatan.
 
Aliansi GEMPITA terdiri dari beberapa oranisasi mahasiswa, dan terbuka buat semua orang yang mempunyai perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan.
 
Sabri mengatakan resolusi merupakan jembatan perdamaian dan dapat diartikan sebagai peta jalan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara terstruktur dan sistematis.
 
"Pencegahan dan penyelesaian konflik harus diawali dengan pemahaman yang mendalam tentang konflik, yang dianggap sebagai penyakit," ujar Sabri, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu 6 November 2019.
 
Menurut Sabri, pengenalan mendalam soal konflik di Thailand selatan akan memudahkan kita untuk mencegah dan menghentikan kekerasan yang mungkin saja timbul sejak awal konflik.
 
"Pencegahan sejak awal konflik akan memberikan jalan untuk disiapkannya suatu jembatan perdamaian, yang dimungkinkan untuk dimulainya proses rekonsilisasi yang akan melibatkan semua pihak, baik korban konflik, maupun pelaku," ujar Sabri.
 
Sabri mengatakan melalui proses rekonsilisasi akan ditetapkan bersama suatu strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan perdamaian.
 
"Akhir dari keseluruhan rangkaian penyelesaian konflik adalah desain untuk menciptakan langkah strategis dalam mencegah konflik pada masa mendatang," tutur dia.
 
Sementara itu, Adam Antoni, wakil ketua DEMA FISIP UIN Jakarta, mengatakan bahwa seminar ini diselenggarakan sebagai aksi nyata mahasiswa FISIP terhadap isu-isu kemanusiaan.
 
Menurutnya, kebanyakan mahasiswa saat ini hanya sebatas mengutarakan retorika tanpa ada kontribusi nyata dalam upaya merumuskan perdamaian di kawasan ASEAN.
 
"Kami berharap akan banyak orang-orang untuk terinspirasi untuk mengadakan seminar-seminar dalam rangka menyadarkan, khususnya di Indonesia," imbau Adam Antoni.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif