Warga Tibet. Foto: AFP.
Warga Tibet. Foto: AFP.

Tiongkok Dilaporkan Paksa Program Kerja untuk Warga Tibet

Internasional tiongkok
Marcheilla Ariesta • 22 September 2020 21:00
Beijing: Tiongkok memaksa petani dan penggembala Tibet dalam program kerja yang sama digunakan di Xinjiang. Ini merupakan laporan dari lembaga penelitian Amerika Serikat, Jamestown Foundation.
 
"Tindakan tersebut berisiko 'menghilangkan warisan budaya' di wilayah yang sensitif secara politik," kata laporan kelompok tersebut, seperti diberitakan AFP, Selasa, 22 September 2020.
 
Pihak berwenang Tibet, daerah yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, memuji skema tersebut sebagai alat pengentasan kemiskinan. Para pekerja pedesaan akan 'dilatih' dan ditugaskan di pabrik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mereka mengatakan, hal tersebut sejalan dengan tujuan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk memberantas kemiskinan ekstrem pada akhir 2020.
 
Namun, para peneliti di Jamestown Foundation mengatakan pelatihan kejuruan 'militer' tersebut juga merupakan bentuk indoktrinasi dan asimilasi ideologis terhadap etnis Tibet.
 
Dalam laporan disebutkan lebih dari 500 ribu pekerja pedesaan, terutama para penggembala, dan petani, dilatih dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Setiap kabupaten diberikan kuota.
 
Skema pelatihan bertujuan untuk menanamkan disiplin kerja, bahasa Mandarin, dan etika kerja. Hal tersebut disampaikan pemerintah Tiongkok dalam rencana aksi 2019.
 
Laporan tahun 2018 oleh pemerintah kota Nagqu juga menyatakan bahwa tujuan dari skema transfer tenaga kerja adalah untuk 'secara efektif menghilangkan orang malas'.
 
"Dalam konteks kebijakan etnis minoritas Beijing, kebijakan ini mendorong hilangnya warisan linguistik, budaya, dan spiritual jangka panjang," kata penulis laporan Adrian Zenz.
 
Laporan tersebut menyebutkan hampir 50 ribu orang telah dipindahkan ke daerah lain di Tibet, dan lebih dari 3.000 lainnya dikirim ke wilayah lain di Tiongkok. Laporan tersebut juga mengklaim adanya kesamaan dengan skema tenaga kerja di wilayah Xinjiang.
 
Baik Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menyuarakan keprihatinan mereka atas perlakuan Tiongkok terhadap minoritas di wilayah Himalaya. Jurnalis asing sebagian besar dilarang mengunjungi wilayah itu sejak 2008 silam.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif