Presiden Afghanistan Ashraf Ghani (kanan) dan rival politiknya Abdullah Abdullah (kiri). Foto: AFP
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani (kanan) dan rival politiknya Abdullah Abdullah (kiri). Foto: AFP

Rival Politik Sepakati Pembagian Kekuasaan di Afghanistan

Internasional konflik afghanistan afghanistan
Arpan Rahman • 18 Mei 2020 17:01
Kabul: Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan rival politiknya Abdullah Abdullah menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan. Kesepakatan ini mengakhiri ketidakpastian politik berbulan-bulan yang telah menghambat pemerintahan Kabul.
 
Perjanjian politik antara kedua tokoh itu akan membuat Ghani melanjutkan sebagai presiden. Sementara Abdullah akan memimpin Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional dalam negosiasi damai dengan kelompok militan Taliban, kata juru bicara kepresidenan Sediq Sediqqi dalam sebuah pernyataan.
 
"Kami telah menunjukkan bahwa tanpa mediasi teman-teman internasional, kami dapat mencapai solusi mendasar dengan cara yang masuk akal," kata Ghani saat upacara pada Minggu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perjanjian itu diperkirakan mengakhiri kekacauan politik berbulan-bulan setelah Abdullah menolak untuk menerima hasil pemilihan presiden September lalu. Ia mengklaim telah menang dan menuduh kecurangan. Komisi pemilu negara mengatakan pada Februari bahwa Ghani memenangkan pemilihan kedua secara tipis.
 
Setelah penandatanganan, Abdullah menggambarkan kesepakatan itu bukan hak istimewa atau selebaran tetapi sebuah perjanjian "yang berakar" pada suara pemilihan terakhir.
 
Kesepakatan itu, katanya, akan memastikan jalan menuju perdamaian, tata pemerintahan yang lebih baik, hak-hak yang dilindungi dan penghormatan terhadap hukum dan nilai-nilai selama masa ketika negara ini sedang memerangi pandemi dan menderita karena meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh Taliban.
 
"Kita sekarang harus bersatu sebagai bangsa, berusaha mencari solusi yang praktis," tweetnya. "Kami tidak mampu menyia-nyiakan peluang dan niat baik internasional, terutama untuk perdamaian yang adil dan komprehensif melalui pembicaraan," tambahnya, dinukil dari UPI, Senin 18 Mei 2020.
 
Sediqqi mengatakan anggota tim Abdullah akan dimasukkan dalam kabinet Afghanistan, meskipun rinciannya baru diumumkan kemudian.
 
Kesepakatan itu muncul di tengah tekanan yang meningkat di Kabul ketika pemerintah berupaya menegosiasikan perjanjian damai dengan Taliban yang akan mengakhiri perang hampir dua dekade saat mereka memerangi pandemi virus korona.
 
Awal bulan lalu, Taliban memutuskan pembicaraan dengan Kabul yang menyebut pertemuan mereka ‘sia-sia’ karena penundaan berulang.
 
Akhir dari perundingan menyaksikan peningkatan kekerasan di negara itu dan pekan lalu gerilyawan melakukan serangkaian serangan yang membunuh puluhan, termasuk ibu dan bayi yang baru lahir selama pengepungan di bangsal bersalin rumah sakit Kabul.
 
Amerika Serikat dan NATO menyambut baik perjanjian antara Ghani dan Abdullah.
 
"Kami menyerukan Taliban untuk memenuhi komitmen mereka, mengurangi kekerasan sekarang, mengambil bagian dalam negosiasi intra-Afghanistan dan membuat kompromi nyata untuk perdamaian abadi dan manfaat semua warga Afghanistan," kata NATO dalam sebuah pernyataan.
 
Hamdullah Mohib, penasihat keamanan nasional untuk Afghanistan, menyatakan penandatanganan itu sebagai akhir dari ketegangan politik di negara tersebut.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif