Bendera Korea Utara. (Foto: KCNA/AFP)
Bendera Korea Utara. (Foto: KCNA/AFP)

Korut Langgar Sanksi Impor Minyak dan Ekspor Pekerja

Internasional korea utara
Marcheilla Ariesta • 29 September 2020 15:04
Pyongyang: Korea Utara dilaporkan melanggar berbagai sanksi internasional yang ditujukan untuk mengekang program nuklir mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, Korut telah melampaui batasan impor minyak bumi serta mengirim pekerjanya ke luar negeri.
 
Pyongyang tunduk pada serangkaian pembatasan yang diberlakukan sejak 2017. Sanksi kepada Korut membatasi impor minyak dan melarang adanya ekspor batu bara, ikan, serta tekstil.
 
Meski dikenakan sanksi, Korut terus mengembangkan program nuklir dan misil balistiknya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dewan Keamanan PBB mengatakan, batas tahunan 500 ribu barel untuk impor produk minyak sulingan telah dilanggar Korut hanya dalam lima bulan pertama tahun ini. Laporan PBB menyebutkan, pengiriman berbagai produk ke Korut "telah melebihi batas atas."
 
"Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) dan kapal berbendera asing serta pemiliknya terus mengelabui praktik penghindaran untuk mengimpor minyak secara ilegal," kata para ahli PBB, dilansir dari AFP, Selasa, 29 September 2020. DPRK adalah akronim nama resmi Korut.
 
Laporan PBB tidak menyebutkan negara mana yang mengekspor komoditasnya ke Korut. Namun, pengiriman yang disebutkan dalam laporan termasuk mobil mewah dan juga alkohol.
 
Tiongkok dan Rusia yang merupakan sekutu utama Korut, menolak laporan PBB. Menurut mereka, temuan dalam laporan itu didasarkan pada asumsi dan perkiraan.
 
Dalam laporan PBB diungkapkan juga bahwa Korut 'mencemooh' resolusi DK PBB melalui ekspor batu bara laut secara ilegal. Selain itu, laporan juga menuturkan bahwa pesepakbola profesional, Han Kwang Song yang dipindahkan dari klub Serie A Juventus ke Al-Duhail di Qatar pada Januari, juga melanggar resolusi DK PBB yang melarang warga Korut bekerja di luar negeri.
 
Sanksi PBB mengharuskan negara-negara anggota memulangkan warga Korut yang bekerja di luar negeri. Batas waktu aturan itu seharusnya berakhir pada Desember 2019.
 
Namun, panel PBB mengatakan, hanya sekitar 40 negara yang telah menyerahkan laporan mengenai upaya pemulangan warga Korut ke negara asalnya, sementara sisanya bungkam.
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif