Demonstran beraksi menentang kudeta militer Myanmar di kota Mandalay pada 3 April 2021. (STR / AFP)
Demonstran beraksi menentang kudeta militer Myanmar di kota Mandalay pada 3 April 2021. (STR / AFP)

Junta Militer Myanmar Anggap Pemerintah Bayangan Ilegal

Internasional konflik myanmar asean Min Aung Hlaing Kudeta Myanmar Protes Myanmar
Marcheilla Ariesta • 21 April 2021 15:34
Yangon: Junta militer Myanmar menyatakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) ilegal. NUG merupakan pemerintah bayangan yang dibentuk masyarakat sipil untuk menentang pemerintahan militer.
 
Saluran televisi MWD melaporkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Myanmar telah menyatakan NUG, yang dibentuk untuk menentang junta militer, merupakan entitas ilegal.
 
NUG mengklaim sebagai otoritas sah di Myanmar, dan sejak pembentukannya telah meminta pengakuan internasional. Mereka juga meminta diundang dalam KTT ASEAN di Jakarta pada Sabtu, 24 April mendatang untuk membahas krisis Myanmar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alih-alih NUG, perwakilan Myanmar yang dikabarkan hendak hadir di Jakarta adalah pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing. Kelompok Human Rights Watch (HRW) menilai, ASEAN perlu membatalkan undangan tersebut.
 
"Min Aung Hlaing sedang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer dan penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi. Seharusnya ia tidak diundang untuk membahas krisis yang ia ciptakan sendiri," kata Direktur HRW di Asia, Brad Adams, dilansir dari The Straits Times, Rabu, 21 April 2021.
 
Baca:  Indonesia Harus Siap Tanggung Risiko Jadi Tempat KTT ASEAN untuk Myanmar
 
ASEAN telah mencoba membimbing Myanmar keluar dari krisis keamanan dan kemanusiaan sejak awal Februari. Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN 2021 memiliki wewenang untuk mengundang perwakilan dari Myanmar.
 
Min Aung Hlaing diundang karena ia dianggap sebagai 'yang memegang senjata.' Secara politis menurut pandangan ASEAN, pihak yang memegang senjata adalah pihak yang harus dihadapi.
 
Meski demikian, bukan berarti ASEAN melegitimasi pemerintahan militer Myanmar. 
 
Kudeta militer di Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021 dengan menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan tokoh lainnya. Militer melakukan kudeta karena merasa dicurangi dalam pemilihan umum November 2020 lalu.
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif