Anwar Ibrahim akan hadapi sidang banding kasus sodomi pada Januari. Foto: AFP
Anwar Ibrahim akan hadapi sidang banding kasus sodomi pada Januari. Foto: AFP

Anwar Ibrahim Hadapi Sidang Banding Kasus Sodomi Pada Januari

Internasional anwar ibrahim malaysia
Fajar Nugraha • 15 Oktober 2020 11:07
Kuala Lumpur: Sidang banding Anwar Ibrahim terkait kasus sodomi akan dilakukan pada 11 Januari 2021. Sidang ini memohon akan surat panggilan untuk Anwar bisa dibatalkan kasusnya bisa mendapat pengampunan penuh.
 
Pengacara Anwar, J. Leela mengatakan, tanggal persidangan sudah ditetapkan ketika masalah tersebut muncul untuk penanganan perkara di hadapan wakil panitera Pengadilan Banding, Noridah Adam yang dilakukan melalui e-review hari ini.
 
"Banding Datuk Seri Anwar Ibrahim akan didengarkan bersama dengan seruan Lembaga Pengampunan (Pardons Board)," katanya melalui WhatsApp, seperti dikutip Bernama, Kamis 15 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada 21 September, hakim Pengadilan Tinggi, Datuk Akhtar Tahir menolak permohonan presiden PKR dan permohonan serupa oleh Dewan Pengampunan. Penolakan dilakukan setelah menemukan bahwa, antara lain, penggugat (Mohd Khairul Azam) memiliki locus standi atau persyaratan dalam memulai gugatan hukum. Ini sesuai sebagai anggota masyarakat dan orang yang memenuhi syarat sebagai pengacara.
 
Sementara Anwar mengajukan permohonan pada 13 Mei antara lain dengan alasan Khairul Azam tidak memiliki locus standi untuk mengajukan panggilan awal dan bahwa itu sembrono, memalukan dan menyalahgunakan proses pengadilan.
 
Mohd Khairul Azam, melalui firma hukum, Raja Riza & Associates, menunjuk Dewan Pengampunan dan Anwar masing-masing sebagai tergugat pertama dan kedua, dalam panggilannya yang diajukan pada 26 Februari tahun ini.
 
Pengacara tersebut menyatakan bahwa pengampunan yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Anwar bertentangan dengan Pasal 42 (4) dan (5) Konstitusi Federal, mengingat fakta bahwa pengampunan yang diberikan oleh Agong harus didasarkan pada Nasehat Dewan Pengampunan yang menurut Mohd Khairul Azam belum dibentuk secara resmi menyusul Pemilu ke-14 pada 9 Mei 2018, dan pembentukan pemerintahan baru.
 
Mohd Khairul Azam juga mengklaim bahwa setelah pemilu, beberapa tindakan inkonstitusional telah dilakukan untuk memastikan Anwar mendapat grasi yang membebaskannya dari penjara.
 
Anwar telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena menyodomi ajudannya, Mohd Saiful Bukhari Azlan, dan putusan serta hukuman itu dikukuhkan oleh Pengadilan Federal pada 10 Februari 2015.

 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif