Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Medcom.id)
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Medcom.id)

Hikmahanto: Ada 2 Upaya Hukum untuk Proyek Satelit Kemenhan

Internasional Kementerian Pertahanan Hikmahanto Juwana Kasus Kontrak Satelit di Kemenhan Kasus Pengadaan Satelit
Willy Haryono • 17 Januari 2022 16:29
Jakarta: Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana turut mengomentari kasus dugaan penyalahgunaan sejumlah kontrak satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan. Pelanggaran yang terjadi dalam kurun 2015-2016 itu mengakibatkan negara merugi hingga ratusan miliaran rupiah.
 
Kemenhan telah membuat kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan untuk proyek ini, di antaranya Avanti Communication Ltd, Navayo, Airbus, Detente Hogan Lovells, dan Telesat, dalam kurun waktu 2015-2016.
 
Setidaknya, sudah ada dua perusahaan yang menggugat Kemenhan melalui pengadilan arbitrase internasional, yakni Avanti di London, dan Navayo di Singapura. Kedua pengadilan tersebut memutus negara harus membayar masing-masing Rp515 miliar dan USD20,901 juta.
 
Menurut Hikmahanto, meski disebut sebagai pengadaan satelit untuk Slot Orbit 123, namun bila dipelajari secara seksama ada dua kasus berbeda. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kasus pertama adalah pengadaan satelit yang bersifat sementara dengan tujuan Indonesia tidak kehilangan Slot Orbit 123 setelah tidak berfungsinya Satelit Garuda-1. Di sini, ucap Hikmahanto, yang menjadi pihak penyedia satelit adalah Avanti Communication Limited. 
 
Di kasus pertama ini, Kemenhan digugat atas dasar kekurangan pembayaran sewa di arbitrase yang berkedudukan di London, Inggris.
 
Sementara kasus kedua adalah pengadaan satelit yang sebenarnya untuk mengisi Slot Orbit 123 secara permanen, dengan penyedia satelit adalah Navayo, Airbus, Detente, Hogan, Lovel dan Telesa. Di kasus kedua ini, Kemenhan digugat karena wanprestasi atas kontrak di arbitrase yang berkedudukan di Singapura.
 
Untuk dua kasus yang sama-sama telah diputus, baik di London maupun Singapura, maka ada dua upaya hukum yang bisa dilakukan. "Pertama adalah proses pembatalan putusan arbitrase," ucap Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 17 Januari 2022.
 
"Inti dari proses hukum ini bukanlah banding sehingga tidak mempermasalahkan substansi yang diperkarakan. Proses hukum ini terkait dengan prosedural dalam berarbitrase," sambung rektor Universitas Jenderal A. Yani itu.
 
Upaya hukum ini disebut Hikmahanto harus dilakukan di pengadilan, di mana putusan arbitrase diputus. Jika arbitrase diputus di London, maka harus diajukan ke pengadilan London. Alasan untuk membatalkan pun harus berdasarkan hukum Inggris.
 
Namun karena putusan telah dijatuhkan di tahun 2018, menjadi permasalahan apakah hukum Inggris memungkinkan untuk melakukan proses pembatalan saat ini. Demikian pula bila putusan arbitrase dijatuhkan di Singapura. Hal ini masih memungkinkan mengingat putusan dijatuhkan pada Mei 2021.
 
 
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif