Presiden Joko Widodo menerima Menlu AS Mike Pompeo di Istana Bogor, 29 Oktober 2020. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo menerima Menlu AS Mike Pompeo di Istana Bogor, 29 Oktober 2020. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Kehadiran Menlu AS Jadi Peluang Tegaskan Diplomasi Bebas Aktif RI

Internasional nasdem indonesia-as menlu retno lp marsudi Mike Pompeo
Fajar Nugraha • 29 Oktober 2020 18:06
Jakarta: Menanggapi kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ke Indonesia, anggota Komisi I DPR RI bidang luar negeri dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya melihatnya sebagai kesempatan bagi Indonesia menyampaikan pesan diplomasi.
 
“Ini kunjungan biasa. Kita juga selama ini punya Lembaga Persahabatan Indonesia-Amerika. Akan tetapi kunjungan ini dapat kita manfaatkan menyampaikan pesan diplomasi seperti Palestina, ketegangan di Laut China Selatan, dan lain-lain,” kata Willy Aditya, dalam keterangannya yang diterima Medcom.id, Kamis 29 Oktober 2020.
 
Willy menegaskan, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri Bebas dan Aktif yang tidak dapat dipengaruhi negara tertentu. Karena itu, hubungan baik Indonesia dengan negara sahabat seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara lainnya tidak dapat diseret untuk kepentingan pihak tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kita punya misi politik luar negeri dan diplomasi tersendiri yang harus kita perjuangkan. Misi tersebut harus disampaikan Pemerintah Indonesia kepada Menlu Pompeo. Tentang kemerdekaan Palestina, meredakan ketegangan di Laut China Selatan, dan terutama kerjsama dunia menangani pandemi dan dampak sosial ekonomi harus menjadi prioritas. Itu harus dibawa pulang Menlu Pompeo ke Amerika Serikat setelah kunjungan di Indonesia,” Willy menegaskan.
 
Wakil Ketua Fraksi Nasdem menegaskan, persaingan perebutan pengaruh di Laut China Selatan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang membawa sekutunya sangat mengkhawatirkan. Ini tidak sesuai semangat membangun perdamaian dunia termasuk dengan upaya membangun kecurigaan yang dilakukan para pihak berseteru yang terus dibangun ke negara lain seperti Indonesia.
 
“Situasi di Laut China Selatan harus diakhiri dengan perdamaian dan hubungan lebih produktif memajukan kerjasama ekonomi. Ketika kita berhubungan dengan salah satu pihak lalu kita dicurigai pihak lainnya ini sudah tidak menghargai kedaulatan negara kita,” imbuh Willy.
 
Pemerintah Indonesia, lanjut Willy Aditya, tentu tidak mau menari di tabuhan genderang negara lain. Indonesia punya kepentingan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu. Perdamaian dunia, hubungan global yang produktif, dan penghargaan terhadap kedaulatan negara lain harus disampaikan kepada Menlu Pompeo.
 
Willy menutup pembicaraan dengan mengingatkan perlunya soft approach dijadikan prioritas Politik Luar Negeri Indonesia. Upaya membendung atau mengepung negara lain adalah langkah yang sudah usan dan masa depan hubungan dunia harus berdasar pada kerjasama yang setara dan damai.
 
Sesuai semangat Dasa Sila Bandung tahun 1955 dalam Konferensi Asia-Afrika, dunia yang lebih setara dan kerja sama antar negara berkembang akan mendorong perdamaian, kerja sama ekonomi dan budaya yang saling menghargai.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif