Pemimpin Oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim. Foto: AFP.
Pemimpin Oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim. Foto: AFP.

Anwar Ibrahim Serukan Penyusunan Anggaran Malaysia 2021

Internasional malaysia politik malaysia
Marcheilla Ariesta • 27 Oktober 2020 22:18
Kuala Lumpur: Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim menyerukan upaya untuk menyusun anggaran 2021. Ia akan mempresentasikannya di parlemen Malaysia pekan depan.
 
"Itu (anggaran) harus mencakup upaya dan peran pemerintah serta oposisi dalam menyusun strategi ampuh untuk mengelola pandemi virus korona (covid-19), pengangguran, dan juga masalah kemiskinan," tutur Anwar dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 27 Oktober 2020.
 
Dia mengatakan telah memperhatikan perkembangan politik terbaru di negara itu. Ia mengingatkan penguasa Melayu mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan prinsip-prinsip keadilan tidak boleh dianggap enteng.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Justru semua pihak harus memiliki kesadaran dan ketelitian untuk menolak pembusukan," tegasnya.
 
Anwar menambahkan Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpinnya akan terus memperjuangkan agenda reformasi, yang bertumpu pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Malaysia.
 
"Kami siap bekerja dengan politisi mana pun yang mendambakan ketertiban bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sambil menegakkan nilai-nilai politik," imbuh dia.
 
Anwar mengklaim dirinya memiliki dukungan mayoritas untuk mengambil alih pemerintahan. Ada spekulasi beberapa anggota parlemen dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) bersedia bekerja sama dengan Anwar.
 
Namun, UMNO sudah mengumumkan akan mempertahankan dukungannya untuk pemerintahan Muhyiddin Yassin. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahwa dewan setuju partainya tidak akan bekerja sama dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokratik (DAP) sebagai oposisi.
 
"Anggota parlemen UMNO akan terus mendukung pemerintah Perikatan Nasional (PN)," kata Zahid dalam keterangannya.
 
"UMNO mendesak agar prinsip kerja sama ditingkatkan, yang harus berkisar pada penghormatan dan konsensus politik," tambahnya.
 
Sementara itu, PM Muhyiddin tengah menghadapi seruan mundur usai raja Malaysia menolak permintaannya untuk mengumumkan pemerintahan darurat di tengah tantangan kepemimpinan Anwar.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif