Ribuan demonstran di Bangkok, MInggu 20 September 2020, mendesak adanya reformasi pemerintahan. (Foto: AFP)
Ribuan demonstran di Bangkok, MInggu 20 September 2020, mendesak adanya reformasi pemerintahan. (Foto: AFP)

Ribuan Warga Thailand Desak Reformasi Pemerintahan

Internasional politik thailand thailand raja thailand
Willy Haryono • 20 September 2020 11:32
Bangkok: Menetang secara terbuka monarki Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, ribuan pengunjuk rasa beraksi di Bangkok pada Minggu 20 September 2020. Mereka mengajukan sejumlah permintaan, termasuk reformasi pemerintahan untuk meredam kekuasaan seorang raja.
 
Demonstrasi menentang monarki dan pemerintahan Thailand yang didominasi elemen militer sudah berlangsung selama lebih kurang dua bulan. Aksi protes ini telah mematahkan tabo di Thailand -- mengkritik monarki yang merupakan tindakan ilegal di bawah hukum lese majeste.
 
Kerajaan Thailand belum berkomentar mengenai aksi protes ini. Raja Vajiralongkorn saat ini sedang tidak berada di Thailand.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengunjuk rasa dihalangi ratusan polisi tak bersenjata yang membentuk barikade penghalang. Koordinator aksi protes mendeklarasikan kemenangan usai polisi kerajaan sepakat menyampaikan tuntutan demonstran ke kantor kepolisian pusat Thailand.
 
"Kemenangan terbesar dalam dua hari ini adalah, orang biasa seperti kita dapat mengirim sebuah surat ke kerajaan," kata koordinator aksi, Parit Chiwarak, dilansir dari laman Global News, Minggu 20 September 2020.
 
Sebagai aksi protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Thailand, ribuan demonstran menyerukan reformasi pemerintahan dan juga kerajaan sepanjang Sabtu kemarin. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak mundur Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, dan menuntut digelarnya pemilihan umum serta pembentukan konstitusi baru.
 
Memasuki Minggu pagi, pedemo memasang plakat dekat Istana Kerajaan Thailand di Bangkok, di area yang dikenal sebagai Sanam Luang.
 
"Di tempat ini, orang-orang telah mengekspresikan keinginan mereka: bahwa negara ini adalah milik rakyat, dan bukan properti monarki," ungkap tulisan di plakat tersebut.
 
Kepolisian Thailand tidak mencegah pemasangan plakat. Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan, polisi tidak akan menggunakan aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif