Salah satu gugus pulau di Laut China Selatan. (AFP)
Salah satu gugus pulau di Laut China Selatan. (AFP)

Uni Eropa Serukan Penghormatan Hukum di Laut China Selatan

Internasional laut china selatan asean tiongkok uni eropa
Marcheilla Ariesta • 02 Desember 2020 15:02
Jakarta: Ketegangan antara negara-negara berkekuatan besar dunia di Laut China Selatan menjadi perhatian khusus komunitas internasional, tak terkecuali Uni Eropa. Bersama dengan para menteri negara ASEAN, Uni Eropa menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum internasional di perairan sengketa tersebut.
 
"Kami menggarisbawahi pentingnya hukum internasional, penghormatan terhadap supremasi hukum, integritas wilayah negara, kebebasan navigasi, penyelesaian sengketa secara damai dan konvensi UNCLOS 1982," ucap Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, Igor Driesman, dalam jumpa pers virtual, Rabu, 2 Desember 2020.
 
Para menteri juga menekankan betapa pentingnya bagi setiap negara untuk mematuhi prinsip non-militerisasi serta pengendalian diri dalam mengelola ketegangan di Laut China Selatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami juga mendorong negosiasi menuju kesimpulan awal dari Code of Conduct (CoC) yang efektif dan substantif di Laut China Selatan," imbuhnya.
 
Dalam pertemuan tersebut, kedua organisasi kawasan sepakat membentuk ikatan yang lebih kuat dalam menghadapi instabilitas geopolitik yang semakin meningkat. Dubes Driesman menuturkan, UE akan mendukung kerja sama melalui aturan dan mekanisme internasional.
 
"Kami berpikir bahwa ASEAN yang kuat adalah kepentingan Uni Eropa, karena tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi warganya sendiri, tapi juga membawa stabilitas ke Asia dan seluruh dunia," tuturnya.
 
"Bagi kami, ASEAN yang kuat memiliki pengaruh positif dalam pengelolaan ketegangan di Asia, dan ASEAN juga merupakan sekutu dalam upaya kami mencapai multilateralisme yang lebih efektif," imbuh Driesman.
 
Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah perairan di kawasan Asia Tenggara. Tiongkok mengklaim hampir keseluruhan perairan tersebut, suatu klaim yang memicu kemarahan sejumlah negara.
 
Baca:  Indonesia Pantau Pembahasan RUU Penjaga Pantai Tiongkok
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif