Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin upayakan pemenuhan vaksin covid-19. Foto: Media Indonesia
Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin upayakan pemenuhan vaksin covid-19. Foto: Media Indonesia

Diplomasi Vaksin Fokus Utama Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Internasional vaksin covid-19 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
Fajar Nugraha • 20 Oktober 2020 16:07
Jakarta: Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk periode kedua, Presiden Joko Widodo dan pasangannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin masih tetap mengutamakan diplomasi ekonomi dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.
 
Menghadapi hegemoni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang saling bersaing, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai kepanjangan tangan kebijakan luar negeri RI, berulangkali menuturkan pentingnya multilateralisme. Dalam wadah ASEAN, Menlu Retno juga menegaskan agar ASEAN tidak condong kepada salah satu kekuatan besar yang tengah bersaing saat ini.
 
Sementara pada akhir 2019 di Tiongkok, muncul sebuah penyakit baru yang menyebar dengan sangat cepat dan masih dianggap sebagai penyakit paru-paru akut. Berpusat di Wuhan, virus bernama SARS-CoV-2 itu akhirnya menyebar cepat ke negara di 2020 dan memukul Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada akhirnya virus itu masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Hal ini diketahui setelah dua orang WNI terinfeksi covid-19 dari warga Jepang.
 
Segera pemerintah langsung mengambil tindakan. Untuk jangka pendek pemerintah menerapkan protokol kesehatan di dalam negeri. Sementara untuk jangka panjang, vaksin yang menjadi senjata pamungkas diupayakan untuk didapatkan.
 
Tetapi dikembangkan setelah kemunculan covid-19 dan Indonesia pun mencari cara agar bisa memperoleh akses vaksin untuk sekitar 260 juta rakyat Indonesia. Menlu Retno Marsudi pun bergerilya untuk mencari peluang akses vaksin covid-19.
 
Pada 27 Mei 2020, Duta Besar RI di Tiongkok, Djauhari Oratmangun, telah menemui CEO Sinovac di fasilitas pengembangan vaksin Sinovac. Dia menjadi duta besar asing pertama yang berkunjung ke Sinovac di masa pandemi.
 
Akhirnya, Pada 19 Juli, tim Kementerian Luar Negeri dan Bio Farma telah menerima sekitar 2.400 unit sampel vaksin untuk uji klinis ketiga yang akan dilakukan akhir Juli sampai Desember 2020.
 
“Sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Bio Farma saat ini memiliki kapasitas produksi 100 juta dosis vaksin setiap tahun," ujarnya.
 
“Namun, di tengah situasi ini, produksi vaksin akan ditingkatkan hingga 250 juta dosis per tahun,” imbuh Menlu Retno.
 
Jika kebutuhan dalam negeri nantinya sudah terpenuhi, kata Retno, maka Indonesia akan mampu berkontribusi bagi pemenuhan vaksin ini ke dunia. Dia menambahkan Kemenlu juga terlibat langsung dalam upaya Bio Farma melakukan peningkatan produksi vaksin untuk mencapai angka 250 juta dosis per tahun.
 
Hingga Oktober 2020, Indonesia akhirnya mendapat komitmen akses vaksin hingga mencapai 328 juta. Rinciannya, seperti yang disampaikan melalui Laporan Tahunan 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Staf Presiden antara lain:
 
1. 143 juta dosis vaksin diraih dari kerja sama antara Bio Farma dengan Sinovac. Sinovac adalah sebuah perusahaan medis dari Tiongkok.
 
2. Sementara 65 juta dosis vaksin lainnya diraih dari kerja sama antara Kimia Farma dengan perusahaan Tiongkok lainnya, Sinopharm.
 
3. Sebanyak 15-20 juta dosis vaksin lain diperoleh dari CanSino, juga dari Tiongkok.
 
4. Terbaru, pemerintah meraih kepastian 100 juta vaksin dari AstraZeneca dari Inggris.
 
Selain komitmen-komitmen ini, pemerintah juga menjalin kerja sama erat dengan G42 dari Uni Emirat Arab dan mendapatkan komitmen 10 juta vaksin yang bisa dikirim akhir tahun. Vaksin ini akan diperuntukan pada tenaga kesehatan.
 
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pemerintah tidak bisa bergantung kepada vaksin asal Tiongkok, Sinovac. Adanya vaksin buatan Indonesia,Merah Putih dan G42 bisa memenuhi kebutuhan warga.

Langkah multilateral

Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan upaya Indonesia untuk mengamankan vaksin dalam kerangka multilateral, termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) Kementerian Kesehatan dan UNICEF.
 
"Indonesia menyampaikan keinginan secara langsung untuk bergabung dalam kemitraan global di dalam COVAX Advanced Market Commitment (COVAX AMC)," imbuh Retno.
 
Ia mengatakan semua detail mengenai penyediaan vaksin multilateral ini masih terus dibahas. Retno dengan tegas mengatakan Indonesia secara aktif akan terus memantau perkembangan pengembangan vaksin multilateral tersebut.
 
Retno juga menyampaikan Presiden Joko Widodo telah menerima surat dari GAVI pada 18 September lalu. Dalam surat GAVI tersebut, intinya menyampaikan Indonesia layak menerima Official Development Assistance di dalam COVAX Advanced Market Commitment untuk penyediaan vaksin covid-19 dalam kerangka multilateral.
 
Kabar bagus pun hadir pada September 2020, ketika Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemi (CEPI) menunjuk perusahaan BUMN, Bio Farma, untuk memproduksi vaksin covid-9. Keputusan ini berdasarkan hasildue diligencepada 15 September 2020.
 
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan ada beberapa aspek yang dinilai padadue diligence. Mulai dari aspek sistem produksi vaksin dan mutunya, analitik laboratorium, serta teknologi informasi yang digunakan Bio Farma dalam memproduksi vaksin.
 
Diharapkan kerja sama dengan CEPI tidak tidak sebatas vaksin covid-19, melainkan pengembangan vaksin pandemi lainnya.
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif