PM Malaysia Muhyiddin Yassin. (Foto: AFP)
PM Malaysia Muhyiddin Yassin. (Foto: AFP)

PM Malaysia Tegaskan Mahathir Langgar Konstitusi Partai

Internasional politik malaysia mahathir mohamad Muhyiddin Yasin
Willy Haryono • 30 Mei 2020 18:04
Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menegaskan bahwa dikeluarkannya mantan PM Mahathir Mohamad dan empat pejabat lainnya dari Parti Pribumi Bersatu merupakan keputusan tepat. Kelimanya dinilai telah melanggar konstitusi partai.
 
"Mereka tidak dipecat dari partai. Aksi mereka telah melanggar konstitusi partai, sehingga keanggotaan mereka diakhiri saat itu juga," tegas PM Muhyiddin, dilansir dari The Straits Times, Sabtu 30 Mei 2020.
 
"Tun (Mahathir) dan para pengikutnya memutuskan untuk bekerja bersama Pakatan Harapan, meski partai menentang hal tersebut. Jika itu adalah pilihan Tun, maka Saya mendoakan yang terbaik untuknya," lanjut PM Muhyiddin, presiden Bersatu yang mendirikan partai tersebut bersama Mahathir pada 2016.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengklaim sudah banyak anggota partai yang mendesak dirinya untuk segera mengambil tindakan tegas kepada Mahathir dan empat rekannya, jauh sebelum tersingkirnya sang mantan PM. "Saya yakin Bersatu akan tetap kuat. Kami telah menghadapi banyak tantangan saya pertama kali Saya mendirikan partai ini," sebut PM Muhyiddin.
 
Sekretaris Bersatu, Suhaimi Yahya, mengirimkan surat kepada Mahathir dan empat pejabat lainnya pada Jumat kemarin. Surat itu menginformasikan bahwa keanggotaan mereka semua di Bersatu sudah berakhir.
 
Konstitusi Bersatu menyebutkan bahwa anggota yang bergabung dengan partai lain akan secara otomatis dikeluarkan tanpa proses pemecatan atau proses pendisiplinan.
 
Mahathir telah menolak mendukung langkah Muhyiddin dalam memimpin Bersatu keluar dari pemerintahan Pakatan Harapan pada Februari lalu. Kala itu, Bersatu keluar dari PH untuk menggabungkan kekuatan dengan UMNO dan Parti Islam Se-Malaysia.
 
Sang mantan PM kehilangan mayoritas untuk tetap bertahan sebagai pemimpin, sehingga pada akhirnya pemerintahan PH pun ambruk. Setelah melewati satu pekan penuh intrik politik, PM Muhyiddin dilantik sebagai PM Malaysia pada 1 Maret.
 
Jumat kemarin, Mahathir mengecam surat penghentian dari Bersatu. Ia menegaskan dirinya dan keempat rekan lainnya tidak melakukan kesalahan apapun.
 
"Tidak ada ketentuan dalam Konstitusi (Bersatu) terkait di mana saya duduk (di Parlemen). Saya tidak melanggar Konstitusi. Saya dapat duduk di mana pun di Parlemen," tegas Mahathir.
 
"Tempat di mana Anda duduk seharusnya bukan penyebab seseorang dipecat," pungkasnya.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif