Palestina Gabung OPCW, AS Pertimbangkan Potong Dana PBB
Dewan keamanan PBB melakukan pembahasan mengenai situasi di Timur Tengah pada 20 Februari 2018 (Foto: AFP).
Washington: Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan apakah akan memotong pendanaan untuk dua badan PBB dan pengawas senjata kimia setelah Palestina bergabung dengan organisasi tersebut.
 
Dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan profil internasional mereka, Palestina telah bergabung dengan organisasi pengembangan perdagangan PBB (UNCTAD), badan pembangunan industri (UNIDO) dan Konvensi Senjata Kimia yang ditegakkan oleh Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW).
 
Berdasarkan hukum AS, melarang untuk mendanai badan-badan PBB atau afiliasi yang memberikan keanggotaan ke Palestina. Selama ini Palestina memiliki status sebagai negara pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 
"Sudah menjadi posisi konsisten Amerika Serikat menegaskan bahwa upaya Palestina untuk bergabung dengan organisasi internasional adalah prematur dan kontraproduktif," kata seorang pejabat AS, seperti dikutip AFP, Kamis 24 Mei 2018.
 
"Kami akan meninjau penerapan pembatasan hukum AS yang terkait dengan keanggotaan Palestina di lembaga dan organisasi PBB tertentu," tambah pejabat itu.
 
Langkah Palestina muncul di tengah keretakan hubungan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump atas keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
 
Palestina ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan yang dijanjikan.
 
Nickolay Mladenov, koordinator PBB untuk Timur Tengah, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Palestina telah bergabung dengan UNCTAD yang berbasis di Jenewa, UNIDO yang bermarkas di Wina dan Konvensi Senjata Kimia pekan lalu.
 
Amerika Serikat mengundurkan diri pada tahun 1996 dari UNIDO, sebuah agensi yang kurang dikenal yang mempromosikan 'pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan'.
 
OPCW dan UNCTAD mengandalkan kontribusi sukarela dari negara-negara anggota PBB untuk mendanai kegiatannya serta pendanaan rutin untuk anggarannya.
 
Sebelumnya Amerika Serikat menarik sejumlah dana untuk UNESCO ketika Palestina bergabung dengan lembaga budaya dan pendidikan PBB itu pada tahun 2011. Pada 2017 AS menarik diri dari badan itu secara permanen.
 
Administrasi Trump juga telah memotong dana ke badan pengungsi Palestina PBB, meninggalkan UNRWA berjuang untuk mengisi kesenjangan anggaran utama untuk program pendidikan dan kesehatannya.
 
Palestina memicu kemarahan Israel ketika mereka menjadi negara-pihak ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada 2015.
 
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pekan ini bertemu dengan kepala jaksa ICC untuk mendorong penyelidikan kejahatan perang Israel setelah lebih dari 60 orang Palestina tewas oleh pasukan Israel di Gaza, kekerasan terburuk sejak perang 2014.
 
PBB memberikan status status pengamat non-anggota Palestina pada tahun 2012, tetapi peningkatan ke keanggotaan penuh akan memerlukan dukungan dari DK PBB. Namun dipastikan hal itu tidak mungkin terjadi, mengingat hampir pasti diterjang dari veto AS.



(FJR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id