“Kita berharap nanti mungkin ada semacam omnibus kebudayaan,” ujarnya.
Omnibus law adalah konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Omnibus law memiliki tujuan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan mengurangi masalah birokrasi.
Omnibus law di dalam bidang kebudayaan dianggap diperlukan agar semua aspek kebudayaan dapat diatur secara terpadu dan lebih efisien.
Dengan menyatukan berbagai regulasi yang terkait, seperti undang-undang tentang kebudayaan, perfilman, kemajuan kebudayaan, hingga pada pengelolaan museum, pemerintah berharap dapat menciptakan payung hukum yang lebih komprehensif.
| baca juga: Jadi Menteri Kebudayaan, Fadli Zon: Saya Sebetulnya Orang Budaya yang Masuk Politik |
Selain itu, omnibus law ini akan membantu mengatasi tumpang tindih aturan yang sering menghambat perkembangan sektor budaya di Indonesia, serta mempermudah koordinasi antar lembaga yang terkait.
Fadli Zon juga menegaskan kehadiran mantan vokalis Nidji, Giring Ganesha, selaku Wakil Menteri Kebudayaan. Menurutnya Giring akan dapat membantu pemenuhan hak musisi di Tanah Air.
Selain karier politiknya, Giring memiliki jejak yang kuat di dunia seni, terutama dalam industri musik. Bersama teman-temannya, ia mendirikan grup band Nidji pada tahun 2002 dan meraih popularitas besar sebagai vokalis band tersebut. Di balik layar panggung, Giring dikenal sebagai figur yang peduli terhadap kemajuan seni dan budaya.
Pada tahun 2019, Giring mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Grace Natalie. Selama masa jabatannya, ia terus mendorong partai tersebut untuk aktif dalam isu-isu sosial dan politik, termasuk memperkuat basis generasi muda dalam perpolitikan Indonesia. (Siti Khumaira Susetyo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
