Antisipsi Lonjakan Kasus 3 Bulan Mendatang

Grafis Virus Korona
12 Mei 2021 17:49
MASYARAKAT diminta berhatihati dalam berkegiatan di luar rumah dan meningkatkan disiplin menjalani protokol kesehatan. Jika melihat tren yang terjadi saat ini, ahli epidemiologi memprediksi bahwa akan terjadi lonjakan kasus covid-19 di Indonesia pada 2-3 bulan mendatang.
 
Hal itu disebabkan oleh berbagai hal, dari peningkatan mobilitas masyarakat, adanya varian baru yang lebih cepat menyebar, hingga angka testing yang rendah. “Saat ini memang sudah ada peningkatan kasus, tapi ini belum yang terburuk. Ada faktor kecepatan B117, tapi ini belum pada level optimalnya. Ditambah lagi varian baru dari India.

Efeknya akan terlihat 2-3 bulan lagi. Ini adalah alarm bagi kita,” kata epidemiolog Dicky Budiman kepada Media Indonesia, Selasa, 11 Mei 2021.

Menurut Dicky, angka testing di Indonesia masih rendah sehingga sangat sulit bagi pemerintah untuk menemukan sumber infeksi di masyarakat. Dengan rendahnya angka testing, diikuti mobilitas warga yang tinggi, akan menyebabkan masyarakat berisiko besar terekspos dan mengekspos covid-19. “Inilah yang akan menjadi cikal bakal superspreader,” beber Dicky.

Karena itu, ia mewanti-wanti pemerintah agar melakukan persiapan antisipasi lonjakan kasus dari sekarang. Persiapan tersebut dapat dilakukan mulai dari penguatan surveilans di masyarakat, penguatan sistem kesehatan di fasilitas kesehatan, dan penguatan sistem rujukan.

Selain itu, penguatan strategi komunikasi risiko juga perlu ditingkatkan. Edukasi kepada masyarakat terkait penerapan 5M tidak boleh putus dan menggunakan narasi yang
konsisten.

“Selain itu, respons penguatan dalam negeri harus diimbangi dengan penguatan di pintu masuk negara. Karena kita harus ingat bahwa virus ini dibawa masuk oleh manusia,” pungkas Dicky.

Pendisiplinan masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak mendesak terus digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apalagi persentase kematian akibat covid-19 di DIY termasuk cukup tinggi, sekitar 2,49%.

Hingga Senin (10/5) sore, kasus kematian karena covid-19 di DIY mencapai 1.028 jiwa. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto meminta masyarakat mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Selain larangan mudik, pihaknya juga mendukung kebijakan gubernur yang melarang warga menginap di rumah saudara saat silaturahim.

Langkah tegas
Selain mengimbau dan sosialisasi prokes untuk mencegah penyebaran covid-19, Pemprov Kalimatan Tengah juga akan menerapkan sanksi bagi warga yang membangkang. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kalteng, kemarin, meminta para bupati, wali kota, serta jajaran Forkopimda menerapkan langkah tegas.
 
“Bila diperlukan pemberlakuan sanksi hukum atau sanksi sosial bagi pelanggar aturan prokes agar ada rasa jera di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sugianto, tugas pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat ialah memastikan sinergi dengan kabupaten/kota terkait langkah dan kebijakan yang telah dibuat yang harus dilaksanakan.

Gubernur juga meminta pengetatan pada tiga bandara, yakni Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara H Asan di Sampit, dan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun agar semua penerbangan domestik menerapkan prokes ketat dan memonitor pelaksanaan tes swab yang kepada semua penumpang yang akan masuk ke Kalteng. Dok Media Indonesia
(WWD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan berita terkini dari medcom.id Notifikasi dapat dimatikan kapanpun dari pengaturan browser

push notif

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif