Pro-Kontra Amendemen Kelima UUD 1945

Pro-Kontra Amendemen Kelima UUD 1945

Grafis Undang-Undang
23 Oktober 2021 09:01
AKHIR-AKHIR ini isu dan perdebatan mengenai amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali memanas. Hingga saat ini, amendemen UUD 1945 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Wacana amendemen kali ini akan mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dinilai merupakan payung yang paling tepat jika dibandingkan dengan aturan lain. PPHN merupakan istilah lain dari GBHN yang dulu menjadi acuan penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sekaligus sebagai pemandu agar tujuan pembangunan tercapai.

Dalam menanggapi wacana ini, tidak sedikit pro dan kontra yang muncul dari berbagai kalangan. Bagi kalangan yang menolak, keberadaan PPHN akan mereduksi sistem presidensial. Namun, di sisi lain, PPHN dianggap diperlukan untuk mengintegrasikan dan menjamin kesinambungan pembangunan.

Selain itu, berdasarkan hasil survei SMRC, sebanyak 81% masyarakat menginginkan presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat dan bukan menurut GBHN/PPHN. Angka tersebut naik dari 75% pada survei Mei 2021 menjadi 81% pada survei September 2021. Lalu, sebanyak 66% masyarakat juga beranggapan bahwa UUD 1945 adalah peraturan terbaik untuk Indonesia dan tidak boleh diubah. Sebanyak 12% menyatakan UUD 1945 sudah pas untuk kehidupan Indonesia walaupun ada kekurangan. Dok. Media Indonesia
(KHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan berita terkini dari medcom.id Notifikasi dapat dimatikan kapanpun dari pengaturan browser

push notif

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif