WISATA
Bali Perkuat Pengelolaan Sampah demi Menjaga Daya Tarik Wisata Berkelanjutan
A. Firdaus
Kamis 11 Juni 2026 / 08:11
- Pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
- Bali berada di peringkat kedelapan penyumbang timbulan sampah nasional.
- Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung menjadi wilayah dengan kontribusi timbulan sampah terbesar.
Bali: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Namun, di balik pertumbuhan sektor pariwisata tersebut, terdapat tantangan besar yang harus segera diatasi, yakni persoalan pengelolaan sampah.
Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ni Luh Puspa dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA) dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali yang digelar bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di The Meru Sanur, Bali.
"Pertumbuhan kunjungan wisatawan memang memberikan manfaat ekonomi yang besar, termasuk mendorong investasi pariwisata. Namun, capaian tersebut juga menghadirkan tantangan terhadap pengelolaan lingkungan, terutama persoalan sampah," ujar Ni Luh.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, Bali berada di peringkat kedelapan penyumbang timbulan sampah nasional. Sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, disusul sektor perdagangan dan kawasan komersial.
Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung menjadi wilayah dengan kontribusi timbulan sampah terbesar. Ketiga daerah tersebut juga merupakan pusat aktivitas pariwisata yang menjadi tujuan utama wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menurut Ni Luh, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
"Bali menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus pemerintah terkait pengelolaan sampah. Ini menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga bersama," katanya.
Dalam setahun terakhir, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup terus melakukan pendampingan terhadap sektor HOREKA untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah. Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan sejumlah tantangan, mulai dari pengelolaan sampah organik di hotel dan TPS 3R, penumpukan sampah akibat penutupan TPA Suwung, hingga pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masih terkendala biaya transportasi dan fasilitas pengolahan.
Padahal, berdasarkan regulasi yang berlaku, sektor hotel, restoran, dan kafe diwajibkan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri guna mengurangi beban tempat pemrosesan akhir.
Meski demikian, sebagian besar pelaku usaha pariwisata di Bali telah mulai menerapkan pengelolaan sampah, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Tercatat lebih dari 67 persen pelaku usaha HOREKA telah menggunakan jasa pengelolaan sampah dari perusahaan swasta.
Ke depan, pemerintah mendorong peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta penyelarasan pemahaman regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Pendekatan edukasi juga dinilai lebih efektif dibandingkan penegakan sanksi semata, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Ni Luh berharap seluruh pelaku industri pariwisata dapat terus memperkuat komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Menurutnya, destinasi wisata yang bersih dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia.
"Melalui kolaborasi yang kuat dan pengelolaan sampah yang lebih baik, kita dapat menjaga kualitas destinasi wisata Bali sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(FIR)
Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ni Luh Puspa dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA) dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali yang digelar bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di The Meru Sanur, Bali.
"Pertumbuhan kunjungan wisatawan memang memberikan manfaat ekonomi yang besar, termasuk mendorong investasi pariwisata. Namun, capaian tersebut juga menghadirkan tantangan terhadap pengelolaan lingkungan, terutama persoalan sampah," ujar Ni Luh.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, Bali berada di peringkat kedelapan penyumbang timbulan sampah nasional. Sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, disusul sektor perdagangan dan kawasan komersial.
Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung menjadi wilayah dengan kontribusi timbulan sampah terbesar. Ketiga daerah tersebut juga merupakan pusat aktivitas pariwisata yang menjadi tujuan utama wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menurut Ni Luh, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
"Bali menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus pemerintah terkait pengelolaan sampah. Ini menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga bersama," katanya.
Dalam setahun terakhir, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup terus melakukan pendampingan terhadap sektor HOREKA untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah. Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan sejumlah tantangan, mulai dari pengelolaan sampah organik di hotel dan TPS 3R, penumpukan sampah akibat penutupan TPA Suwung, hingga pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masih terkendala biaya transportasi dan fasilitas pengolahan.
Padahal, berdasarkan regulasi yang berlaku, sektor hotel, restoran, dan kafe diwajibkan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri guna mengurangi beban tempat pemrosesan akhir.
Meski demikian, sebagian besar pelaku usaha pariwisata di Bali telah mulai menerapkan pengelolaan sampah, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Tercatat lebih dari 67 persen pelaku usaha HOREKA telah menggunakan jasa pengelolaan sampah dari perusahaan swasta.
Ke depan, pemerintah mendorong peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta penyelarasan pemahaman regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Pendekatan edukasi juga dinilai lebih efektif dibandingkan penegakan sanksi semata, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Ni Luh berharap seluruh pelaku industri pariwisata dapat terus memperkuat komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Menurutnya, destinasi wisata yang bersih dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia.
"Melalui kolaborasi yang kuat dan pengelolaan sampah yang lebih baik, kita dapat menjaga kualitas destinasi wisata Bali sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FIR)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0051 [53]
