FITNESS & HEALTH

Pentingnya Data Terintegrasi Penyandang Disabilitas

Sandra Odilifia
Kamis 03 Desember 2020 / 11:44
Jakarta: Dalam rangka memeringati Hari Disabilitas International yang jatuh pada 3 Desember 2020, forum diskusi Denpasar 12 mengungkapkan pentingnya data terintegrasi untuk membantu dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Selain itu, data yang jelas juga dibutuhkan untuk membantu perumusan program dan implementasi kebijakan, penghomatan, serta perlindungan penyandang disabilitas seperti yang tertuang dalam PP No.70 Tahun 2019.

Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebanyak 21,84 juta atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia menyandang disabilitas. Sedangkan, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 menunjukkan penyandang disabilitas sebesar 28,62 juta orang atau sekitar 10,65 persen.

Angkanya memang sedikit berbeda, meski tahunnya berbeda tetapi data ini bisa digunakan sebagai analisis untuk mengetahui situasi dan kondisi dari penyandang disabilitas.

"Namun manakala terjadi krisis pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, kita ingin memperluas cakupan untuk bantuan-bantuan sosial tetapi kita kesulitan mempunyai data by name by address khususnya untuk penyandang disabilitas," ujar Dr. Vivi Yulaswati, MSc. staf ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

"Karena memang data-data yang tersedia atau yang dikeluarkan oleh BPS secara berkala ini tidak menyertakan nama dan di mananya," tambahnya.

Lebih lanjut, Vivi mengatakan, data-data yang disebut sebagai data makro itu juga menunjukkan berbagai hambatan dari penyandang disabilitas. 


data
(Merujuk kepada UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)


"Contohnya dari data tersebut kita bisa lihat bahwa 53 persen penyandang disabilitas itu bekerja. Namun ternyata belum 100 persen penyandang disabilitas memiliki Akta Kelahiran, yakni hanya 82 persen," ujar Vivi.

Ini menjadi salah satu penyebab mengapa penyandang disabilitas ada yang belum mendapatkan atau tidak bisa mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan juga berbagai akses untuk usaha produktif, misalnya bantuan modal.

Kemudian, berdasarkan data sebanyak 72 persen penyandang disabilitas bekerja informal. 

"Karena penyandang disabilitas tidak bisa masuk ke sektor formal sehingga cukup besar yang bekerja secara informal. Tentunya perlu adanya pembuatan lapangan atau kesempatan kerja lainnya," ujar Vivi.

Berbagai hambatan inilah yang berimplikasi kepada beban bagi penyandang disabilitas. Data-data ini kedepan tentunya menjadi sangat diperlukan oleh berbagai sektor.

Data itu sangat penting untuk kita supaya mengetahui situasi dan kondisi serta menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan berikutnya.

Manakala terjadi pandemi, pendapatan berkurangnya juga cukup banyak. Dan terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

"Nah hal-hal inilah yang bisa menjadikan kita merancang respons-respons kebijakan yang ada. Artinya pemenuhan hak dan juga penghormatan khususnya bagi penyandang disabilitas ini terus terjadi khususnya di seluruh Indonesia," ujar Vivi.

Dengan dikeluarkannya UU No. 8/2016 dengan turunan PP No.70/2019 itu membuktikan bahwa Indonesia semakin peduli penyandang disabilitas. Namun masih diperlukan sinkronisasi data agar perumusan program bisa tepat sasaran.

Disamping itu, Presiden Joko Widodo melalui SKP Angkie Yudistia menyatakan, sangat mengharapkan keterlibatan penyandang disabilitas dan seluruh stakeholders dalam seluruh pembangunan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman.
(TIN)

MOST SEARCH