COMMUNITY

Teknologi Prioritas Utama Guna Tingkatkan Layanan Kesehatan

Yuni Yuli Yanti
Senin 12 September 2022 / 07:00
Jakarta: Menurut laporan Future Health Index 2022, berdasarkan penelitian eksklusif dari hampir 3.000 responden di 15 negara, termasuk Indonesia, menemukan bahwa para pemimpin layanan kesehatan memanfaatkan kekuatan data dan teknologi digital untuk mengatasi tantangan utama yang muncul di masa pandemi.

Dalam laporan tersebut, para pimpinan layanan kesehatan Indonesia memiliki pandangan positif tentang dampak analitik prediktif yang dapat memengaruhi berbagai aspek perawatan. Sebagian besar percaya bahwa teknologi dapat memberikan dampak positif pada pengalaman pasien, hasil kesehatan, dan perawatan berbasis nilai. 

Untuk menjawab tantangan terkait infrastruktur ini, pimpinan layanan kesehatan Indonesia memprioritaskan elemen-elemen dasar teknologi kesehatan digital, dengan lebih dari seperempat dari mereka menyatakan bahwa meningkatkan infrastruktur teknologi di fasilitas mereka adalah prioritas utama.

Dibandingkan dengan rata-rata global, pimpinan layanan kesehatan Indonesia juga lebih cenderung memprioritaskan keamanan data dan privasi, yang mungkin mencerminkan keinginan mereka untuk melindungi data sembari meningkatkan ekosistem teknologi.

"Saat ini, seiring pemulihan pasca-pandemi, kami melihat para pimpinan layanan kesehatan mulai melakukan pengaturan ulang dan memfokuskan kembali pada sejumlah prioritas baru dan yang sudah ada. Mulai dari masalah kekurangan staf, memperluas pemberian perawatan, hingga memanfaatkan data besar serta analitik prediktif, saat mereka menavigasi realitas baru dalam manajemen medis," tutur Pim Preesman, President Director Philips Indonesia dalam konferensi pers Royal Philips, Kamis (7/9), di Jakarta.


(Pim Preesman. Foto: Dok. Istimewa)

Namun, ada beberapa tantangan kesehatan terkait dengan ketimpangan dalam penyediaan layanan sebagai akibat dari perbedaan geografis dalam penerapan teknologi canggih. Infrastruktur teknologi layanan kesehatan lebih berkembang di lingkungan perkotaan, namun di daerah pedesaan layanan kesehatan digital mungkin sulit dilakukan, sebagian dikarenakan kurangnya internet berkecepatan tinggi. Nyatanya, angka penetrasi internet di beberapa wilayah kepulauan Indonesia hanya mencapai 3 persen.

Pim menyebutkan saat ini, Indonesia memiliki perundang-undangan yang mengatur perlindungan data secara umum, namun belum memiliki peraturan untuk sistem kesehatan digital, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data pasien.

Oleh karena itu, satu dari lima pimpinan menyatakan kebijakan dan peraturan data sebagai hambatan terbesar dalam penggunaan data yang efektif dan sebagian lagi merasa kurangnya pengetahuan atau pemahaman karyawan tentang cara menggunakan data juga menjadi faktor penghambat.

"Pelatihan bisa menjadi salah satu solusi di Indonesia," kata Pim. Selain itu, bahwa pimpinan disarankan untuk  berkolaborasi dengan pemain ekosistem lainnya. Seperti, perusahaan asuransi kesehatan, rumah sakit lain, atau perusahaan teknologi kesehatan sebagai mitra pilihan. 

"Dari kemitraan ini, pimpinan di Indonesia menginginkan panduan tentang masalah hukum, menginginkan pemeliharaan layanan kesehatan yang berkelanjutan. Dua preferensi teratas ini menyoroti bagaimana pimpinan mencari lebih dari sekadar solusi teknologi; dan terbuka untuk kemitraan jangka panjang yang menawarkan solusi terintegrasi di seluruh bidang pelayanan kesehatan, dari teknologi hingga masalah hukum serta pemeliharaan layanan kesehatan yang berkelanjutan," tutup Pim. 
(yyy)

MOST SEARCH