Pemimpin oposisi Malaysia yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Dato' Sri Anwar Ibrahim (tengah) didampingi pengacaranya Ramkapal Singh (kiri) melakukan jumpa pers di depan kantor Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Bukit Aman, Kuala Lumpur, Malaysia.
Pemimpin oposisi Malaysia yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Dato' Sri Anwar Ibrahim (tengah) didampingi pengacaranya Ramkapal Singh (kiri) melakukan jumpa pers di depan kantor Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Bukit Aman, Kuala Lumpur, Malaysia.
Anwar menilai pemeriksaan terkait pernyataan 121 anggota parlemen yang mendukungnya merupakan upaya untuk menekannya pada saat situasi politik Malaysia yang genting.
Anwar menilai pemeriksaan terkait pernyataan 121 anggota parlemen yang mendukungnya merupakan upaya untuk menekannya pada saat situasi politik Malaysia yang genting.
Pemimpin oposisi Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar dari Istana Negara di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pemimpin oposisi Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar dari Istana Negara di Kuala Lumpur, Malaysia.

Anwar Ibrahim Diperiksa Polisi

News anwar ibrahim malaysia pemerintahan
16 Oktober 2020 19:06
Kuala Lumpur: Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, memenuhi panggilan kepolisian untuk diperiksa soal klaim daftar anggota parlemen mendukungnya membentuk pemerintahan baru.

Saat tiba di Markas Besar Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), Jumat, 16 Oktober 2020, Anwar menghindari kejaran wartawan dengan menggunakan pintu belakang di markas polisi.

Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan telah menerima 113 pengaduan atas daftar 121 anggota parlemen yang diduga mendukung Anwar. Namun polisi tidak memberi rincian lebih lanjut perihal laporan itu.

Anwar menilai pemeriksaan terkait pernyataan 121 anggota parlemen yang mendukungnya merupakan upaya untuk menekannya pada saat situasi politik Malaysia yang genting. 

Kepolisian juga mengatakan pihaknya sedang menyelidiki pengaduan berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana yang mencakup pernyataan kejahatan publik dan undang-undang multimedia.

Undang-Undang tersebut berisi tentang penggunaan fasilitas jaringan yang tidak tepat untuk melecehkan seseorang. ANTARA Foto/Agus Setiawan

(KHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif