"Kita semua harus membantu penyandang disabilitas, bukan dilihat sebagai amal, tetapi pemenuhan hak asasinya dan tanggung jawab negara," ucap Anies dalam Debat Kelima Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Untuk itu, Anies mengusulkan dan merencanakan untuk bekerja bersama dengan dinas di tiap wilayah dan Dasawisma Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk mencatat sebaran wilayah para penyandang disabilitas. Dengan demikian, setiap kabupaten/kota memiliki data tentang penyandang disabilitas. Setelah data tersebut lengkap, lanjut dia, barulah anggaran untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas bisa dialokasikan, misalnya bagi para penyandang disabilitas yang masih duduk di bangku sekolah.
Selanjutnya, Anies mendorong agar dinas setempat harus memiliki anggaran untuk memodifikasi sekolah agar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas agar tidak membebani sekolah. "Intinya, lengkapi data dan barulah anggarannya disiapkan," kata dia.
Berpihak kepada penyandang disabilitas
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa negara harus berpihak kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan inklusivitas di Indonesia.
"Saya kira masalah disabilitas ini perlu ada suatu keberpihakan dari pemerintah," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah harus lebih proaktif untuk berinvestasi pada sekolah-sekolah khusus penyandang disabilitas serta mengembangkan teknologi untuk membantu kehidupan mereka.
"Sekarang sudah banyak terobosan dalam bidang teknologi, untuk membantu kaum disabilitas. Mereka yang penglihatan kurang, yang pendengaran kurang, dan sebagainya. Mereka yang tangannya sekarang sudah ada protese-protese tangan-tangan buatan dengan Artificial Intelligence dan teknologi miniatur. Jadi, pemerintah harus lebih banyak pengeluaran membantu kaum disabilitas," kata dia.
Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, mengaku sudah mengupayakan keberpihakan pada penyandang disabilitas.
"Saya sendiri sudah sejak awal berjuang di bidang politik, sebagai Ketua Umum Gerindra, kami yang mensponsori Undang-Undang Disabilitas. Kami yang termasuk mendorong itu lolos di DPR," ujarnya.
KTP sakti
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kehadiran KTP Sakti akan bisa mempermudah pendataan kelompok disabilitas hanya dengan satu kartu.
Ganjar menilai negara harus memperbaiki data masyarakat disabilitas dengan baik, salah satunya melalui program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti.
"Kenapa pakai KTP Sakti? Satu KTP saja, bisa profiling semua, termasuk disabilitas. Maka, kalaulah satu data Indonesia, lalu di-cropping, satu saja terkait dengan disabilitas maka perlakuan kita, bisa kita berikan apa pun untuk mereka," kata Ganjar.
Ganjar juga menyebut negara harus hadir dan tidak boleh alpa terhadap inklusivitas, termasuk ketika merencanakan pembangunan. Kelompok disabilitas juga harus turut dihadirkan dan diberikan ruang agar pendapat mereka didengar sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan.
"Semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka. Itulah yang nantinya akan keluar menjadi kebijakan publik, apa yang harus disampaikan kepada mereka sehingga no one left behind (tidak ada seorang pun yang tertinggal), dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan," ujar Ganjar. Medcom.id/Duta Erlangga Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
