Tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi Rachmat Yasin (rompi tahanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 November 2020.
Tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi Rachmat Yasin (rompi tahanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 November 2020.
KPK menyatakan berkas tuntutan Bupati Bogor periode 2008-2014 sudah lengkap (P21) dan segera dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.
KPK menyatakan berkas tuntutan Bupati Bogor periode 2008-2014 sudah lengkap (P21) dan segera dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.
KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019 dan kemudian dilakukan penahanan pada 13 Agustus 2020. Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8,93 miliar. Rachmat juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.
KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019 dan kemudian dilakukan penahanan pada 13 Agustus 2020. Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8,93 miliar. Rachmat juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Siap Dibawa ke Pengadilan

News kasus korupsi rachmat yasin dugaan gratifikasi
27 November 2020 17:58
Jakarta: KPK menyatakan berkas tuntutan Bupati Bogor periode 2008-2014 sudah lengkap (P21) dan segera dibawa ke Pengadilan Tipikor Bandung. 

KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019 dan kemudian dilakukan penahanan pada 13 Agustus 2020. Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta dari pengusaha.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. MI/Adam Dwi Putra

(WWD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif