Jokowi Salurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras untuk 1.000 Warga di Sokaraja

Banyumas: Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah untuk 1.000 warga yang dipusatkan di Gudang Bulog Klahang, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu, 3 Januari 2024. Jumlah bantuan yang disalurkan untuk warga sebanyak 10 kilogram (kg) setiap bulannya mulai Januari, Februari dan Maret.

"Kita akan melakukan perhitungan keuangan negara, jika dirasa masih memungkinkankan maka pada bulan April-Juni 2024 masih aakan kembali digelontorkan kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia," katanya saat penyaluran.

Menurut Presiden bantuan pangan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan, dan menyediakan bahan pangan bagi warga kurang mampu. "Bulan Januari ini semuanya sudah dapat? Nanti Febuari mendapatkan lagi dan Maret. Kalau nanti APBN saya hitung dulu, memungkinkan nanti April, Mei, dan Juni dapat lagi," ujarnya.

Salah seorang warga penerima, Okta mengatakan bahwa bantuan pangan tersebut sangat membantu keluarganya dalam penyediaan beras. Sebab dalam sehari paling tidak dibutuhkan 1 kg beras, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan harga beras saat ini masih tinggi yakni mencapai Rp15 ribu per kg. "Sangat membantu, saya dapat 10 kg cukup untuk beberapa hari. Karena saat ini beras lagi mahal, jadi bantuan ini sangat membantu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menepis bahwa penyaluran pangan tersebut terkait dengan politik. "Banyak pertanyaan, di tahun politik, banyak bantuan pangan yang diberikan. Saya
bilang, tidak ada kaitannya dengan politik. Siapapun presidennya, ini memang garus dilakukan. Sama sekali tidak terkait politik," tegasnya.

Ia mengatakan secara simbolis penyaluran di Banyumas untuk 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Secara keseluruhan, di Indonesia akan ada 22,4 juta KPM yang memperoleh jatah.

"Tahun ini, nanti akan ada penyaluran mulai Januari, Februari dan Maret. Jumlahnya 10 kg untuk per keluarga. Secara tyotal ada 22,4 juta KPM," tambahnya. MI/Lilik Darmawan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News