Jakarta: Pemerintah memperkuat penanganan dampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia melalui distribusi air bersih, pembuatan sumur bor, pemompaan, optimalisasi jaringan air, serta pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.
Berdasarkan analisis BMKG pada Dasarian I September 2026, sebanyak 80,7 persen wilayah Indonesia atau 564 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau. Anomali suhu muka laut di wilayah Niño 3.4 tercatat +2,76 derajat Celsius, dengan indeks ENSO tiga bulanan Juli-Agustus-September sebesar 2,6 yang menunjukkan El Niño sangat kuat.
BMKG juga mencatat 1.637 titik pengamatan mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrem, yakni lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Kondisi tersebut terutama terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani berbagai kejadian kekeringan. Hingga 21 Agustus 2026, sebanyak 1.064 dari 1.216 kejadian yang dilaporkan telah selesai ditangani atau sekitar 88 persen, sementara 152 kejadian masih dalam proses.
Penanganan mencakup 156 kejadian di area persawahan, 919 kejadian di permukiman, dan 141 kejadian terkait kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut membantu menyelamatkan sekitar 41.000 hektare sawah serta memenuhi kebutuhan air bersih sekitar 614.000 jiwa.
Untuk permukiman, Kementerian PU mencatat 647 kegiatan distribusi air, 84 kegiatan pembuatan sumur bor, dan 260 kegiatan penanganan lainnya. Total 7.062.614,88 liter air telah didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak.
Distribusi air juga dilakukan di sejumlah daerah. Di wilayah kerja BBWS Pemali Juana, misalnya, 918.000 liter air bersih disalurkan pada 17 Juli-29 Agustus 2026 kepada 108 desa di 33 kecamatan pada tujuh kabupaten/kota.
Di Nusa Tenggara Barat, BBWS Nusa Tenggara I Mataram menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk masyarakat Dusun Brang Bulu, Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara BBWS Citanduy menyalurkan 5.000 liter air kepada warga Kecamatan Lumbir, Banyumas.
Selain distribusi air, pemerintah memperkuat layanan air minum dan sanitasi. Hingga 19 Agustus 2026, pembangunan dan peningkatan SPAM mencapai kapasitas 791,40 liter per detik dan perluasan SPAM mencakup 40.908 sambungan rumah. Pengelolaan air limbah diarahkan untuk melayani 102.553 kepala keluarga.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Anggaran ini harus berubah menjadi infrastruktur yang berfungsi dan mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat Indonesia,” kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada 20 Agustus 2026.
Dody juga menekankan pentingnya ketersediaan air dalam pemanfaatan fasilitas sanitasi.
“Kita juga akan bantu untuk kebutuhan MCK melalui program-program seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Namun, prioritas utamanya tetap memastikan ketersediaan airnya terlebih dahulu agar pemanfaatannya lebih maksimal,” kata Dody.
Kondisi kering diperkirakan masih berlangsung. BMKG memprediksi El Niño sangat kuat dan menyebut musim hujan 2026/2027 di sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi datang lebih lambat dari rata-rata klimatologis.
Karena itu, penanganan kekeringan dilakukan melalui dua pendekatan. Distribusi air, pompa, dan sumur bor menjadi respons jangka pendek, sedangkan pembangunan SPAM, jaringan air, dan sanitasi diarahkan untuk memperkuat layanan dasar dalam jangka panjang. Dok. MI/Agung Wibowo Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News