KSPPM Sebut Banjir Bandang di Simangulampe Akibat Kerusakan Hutan

Simangulampe: Kelompok Studi dan Pengembangan Prakasa Masyarakat (KSPPM) mengungkapkan peristiwa yang terjadi di Desa Simangulampe Bakti Raja Humbang Hasundutan, Jumat, 1 Desember 2023 yang lalu tidak terlepas dari penebangan atau kerusakan hutan yang sudah terjadi di hulu Desa Simangulampe.

"Hal itu bisa kami buktikan melalui pantauan drone kemarin terlihat memang tidak jauh dari titik awal longsor memang sudah ada penebangan hutan secara masif," ungkap Koordinator Study dan Advokasi KSPPM, Rocky Pasaribu, Senin, 4 Desember 2023.

Namun, KSPPM belum bisa memastikan siapa yang melakukan penebangan dan pengrusakan hutan. Jika melihat dari jenis kayu yang terbawa longsor sampai hilir ada jenis kayu ekaliptus.

"Jadi ini tentu ada dugaan bahwa ini pemilik ekaliptus di kawasan Danau Toba tetapi kita tidak tahu apakah mereka sendiri yang langsung melakukan aktivitas di sana atau melalui pola pekerja samaan dengan masyarakat setempat," bebernya.

Cuaca yang ekstrem belakangan ini di Tano Batak diakuinya memang cukup mengkhawatirkan menimbulkan terjadinya longsor dan banjir. Sebelum terjadi Simangulampe, KSPPM melihat ada longsor dan banjir yang sama juga terjadi di Desa Kenegerian Sihotang Samosir dan desa-desa lainnya yang tidak separah di Simangulampe dan Kenegerian Sihotang.

"Misalnya di Nagasaribu juga minggu lalu hampir semua masyarakat mengalami longsor juga yang mengakibatkan persawahan akhirnya tertimbun dan tidak bisa lagi dikelola," jelasnya.

Cuaca yang ekstrem menjadi salah satu faktor namun berdasarkan analisis KSPPM, cuaca yang ekstrem belakangan ini tidak terlepas dari rusaknya ekosistem di sekitaran kawasan Danau Toba karena hulu-hulu kawasan Danau Toba tidak bisa lagi ditutup-tutupi sedang terjadi memang sebuah kerusakan hutan yang masif.

"Pemerintah harus tegas memberikan pengawasan khususnya terhadap daerah-daerah lembah seperti Simangulampe dan Sihotang karena berada di lembah. Jadi pemerintah harus tegas mengawasi melindungi hutan mereka karena itu sangat rentan, mungkin hari ini kita masih melihat Sihotang dan Simangulampe tetapi ke depan kita tidak tahu lembah-lembah yang lain juga akan mengalami hal yang sama jika tidak ada proses pengawasan yang yang serius dari pemerintah baik itu kabupaten provinsi dan pusat," tegasnya.

Untuk itu, dia mendesak perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan baik itu secara legal dan ilegal harus dihentikan segera mungkin jika ingin masih melihat kawasan Danau Toba lestari dan masih ingin kawasan Danau Toba ini menjadi rumah yang nyaman bagi banyak orang.

"Kita harus tegas melarang perusahaan-perusahaan yang legal maupun tidak legal yang melakukan pengrusakan terhadap hutan karena berbicara lingkungan bukan hanya soal persoalan tidak legal tapi ternyata salah satu perusahaan yang banyak menyumbang kerusakan hutan di Danau Toba adalah perusahaan yang legal. Jadi pemerintah juga harus dari sekarang kejadian ini harus menjadi pembelajaran ke depan untuk paling tidak memberikan atau pengawasan memberikan rekomendasi agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut segera hengkang dari dari kawasan Danau Toba," tegasnya. MI/Apul Iskandar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News