Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di wilayah tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di wilayah tersebut.
"KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup (untuk menetapkan Abdul sebagai tersangka)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Januari 2022.
KPK juga menetapkan lima orang lain sebagai tersangka. Mereka, yakni pemberi suap dari pihak swasta Ahmad Zuhdi. Kemudian penerima suap yakni Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PURR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
KPK juga menetapkan lima orang lain sebagai tersangka. Mereka, yakni pemberi suap dari pihak swasta Ahmad Zuhdi. Kemudian penerima suap yakni Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PURR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
KPK juga menyita barang bukti berupa uang Rp1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp447 juta dalam OTT tersebut. Seperti diketahui, Abdul Gafur terkena OTT di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2022.
KPK juga menyita barang bukti berupa uang Rp1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp447 juta dalam OTT tersebut. Seperti diketahui, Abdul Gafur terkena OTT di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2022.

KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara sebagai Tersangka Suap

News KPK Kasus Suap OTT Penajam Paser Utara Bupati Penajam Paser Utara
13 Januari 2022 23:52
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di wilayah tersebut. 

"KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup (untuk menetapkan Abdul sebagai tersangka)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Januari 2022.

KPK juga menetapkan lima orang lain sebagai tersangka. Mereka, yakni pemberi suap dari pihak swasta Ahmad Zuhdi.

Kemudian penerima suap yakni Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PURR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

"Saya sampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan menyangkut pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada tahun 2021-2022," ucap Alexander

KPK juga menyita barang bukti berupa uang Rp1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp447 juta dalam OTT tersebut. Seperti diketahui, Abdul Gafur terkena OTT di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2022.

Atas perbuatannya, tersangka Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

(WWD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif