Puluhan ribu warga Hong Kong turun ke jalan di Hong Kong untuk memprotes Rancangan Undang-Undang kontroversial mengenai ekstradisi ke Tiongkok. Demonstran tetap turun ke jalan dan meminta agar RUU ekstradisi itu tidak ditunda, melainkan dihapus secara permanen.

Pengunjuk rasa juga menuntut Carrie Lam meletakkan jabatan, sehari setelah Kepala Eksekutif Hong Kong itu menunda proses rancangan undang-undang ekstradisi. Carrie Lam memutuskan menunda RUU tersebut di tengah tekanan masif pedemo yang terjadi sejak sepekan terakhir.

Carrie Lam pada Sabtu, 15 Juni 2019 menunda untuk waktu yang tidak ditentukan RUU yang dapat mengirim orang ke China Daratan untuk menghadapi pengadilan, dan menyampaikan kepedihan yang mendalam dan penyesalan. Tindakan tersebut adalah salah satu perubahan politik paling penting oleh pemerintah Hong Kong sejak Inggris mengembalikan wilayah itu kepada Tiongkok pada 1997, dan itu mengundang pertanyaan mengenai kemampuan Lam untuk terus memimpin kota tersebut.

Penyelenggara protes pada Ahad mengatakan, mereka berharap lebih dari satu juta orang menghadiri pertemuan terbuka, jumlah yang sama yang mereka perkirakan dalam demonstrasi untuk menentang RUU ekstradisi yang diusulkan pada Ahad lalu. Polisi menyatakan jumlah orang yang berdemonstrasi 240.000.

Bentrokan keras terjadi pada Rabu (12/6), ketika polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah pemrotes menjadi berita utama global dan memaksa sebagian bank menutup cabang mereka. Sebagian pengusaha Hong Kong telah mulai memindahkan kekayaan mereka ke luar negeri karena keprihatinan mengenai RUU ekstradisi yang diusulkan.

Banyak pengeritik memperingatkan RUU itu bisa mengikis status internasional di kota tersebut. Sistem pengadilan mandiri di kota itu dijamin berdasarkan hukum yang mengatur kembalinya Hong Kong dari Inggris kepada kekuasaan Tiongkok 22 tahun lalu, dan dipandang oleh masyarakat diplomatik dan pengusaha sebagai aset lamanya yang tersisa di tengah penggerogotan oleh Beijing.