Putin Bertemu Delegasi Perdamaian Afrika, Bahas Perang Rusia-Ukraina

Jakarta: Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Constantine, St. Petersburg pada Sabtu, 17 Juni 2023 bertemu dengan delegasi perdamaian dari negara-negara Afrika yang ingin mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
  
Sebelumnya, delegasi tersebut bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di ibukota Ukraina, Kiev, pada Jumat, 16 Juni 2023.
  
Delegasi tersebut termasuk ketua Uni Afrika dan Presiden Komoro Azalo Assoumani, serta Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Senegal Macky Sall, Presiden Zambia Hakainde Hichilema, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbuli dan para kepala negara dari Kongo dan Uganda.
  
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Penasihat Kebijakan Yuriy Ushakov juga hadir dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam.
  
"Kami terbuka dengan dialog yang konstruktif dengan siapa pun yang ingin menciptakan perdamaian, berdasarkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kepentingan sah para pihak," kata Putin pada
permulaan pertemuan.
  
Setelah mendengarkan penawaran 10 poin perdamaian dari Ramaphosa, Putin mengatakan masalah dimulai di Ukraina setelah kudeta negara berdarah yang tidak konstitusional yang didukung oleh Barat pada 2014, dan
Putin mengklaim bahwa kudeta tersebut adalah sumber kekuatan dari pemerintahan saat ini.
  
Dengan memperhatikan bahwa Rusia mendukung beberapa warga Ukraina yang menyatakan tidak akan mendukung pemerintahan yang berkuasa dengan kudeta karena ikatan sejarah dan budaya, Putin mengatakan Perjanjian Minsk ditandatangani antara para pihak untuk menyelesaikan masalah dengan damai.
  
Putin menyatakan bahwa pemerintahan Kiev menarik diri dari proses perdamaian dengan tidak mematuhi perjanjian damai, sehingga Rusia setelah itu harus mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk, setelah delapan tahun menolak untuk melakukannya karena wilayah itu terbentuk di Ukraina.
  
Putin berpendapat bahwa pengakuan mereka atas pemerintahan-pemerintahan tersebut mengikuti hukum internasional dan Piagam PBB.
  
"Menurut Piagam PBB, pemerintahan-pemerintahan ini dapat mendeklarasikan kemerdekaannya," katanya. AFP PHOTO/Ramil Sitdikov/Kirill Kallinikov

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News