Korban Meninggal Demo Antikudeta Myanmar Terus Bertambah

Yangon: Sedikitnya dua orang tewas ditembak polisi di Myanmar semalam, saat para aktivis menyerukan lebih banyak protes antikudeta pada peringatan pembunuhan seorang siswa pada 1988 memicu pemberontakan melawan pemerintah.

Seruan pada Sabtu, 13 Maret 2021, untuk protes datang ketika para pemimpin Amerika Serikat, India, Australia dan Jepang berjanji bekerja sama memulihkan demokrasi di Myanmar, di mana kekerasan telah meningkat ketika pihak berwenang menindak protes dan pembangkangan sipil.

Media domestik melaporkan dua pengunjuk rasa tewas dalam penembakan polisi di distrik Tharketa, ibu kota komersial Myanmar, Yangon, Jumat, 12 Maret 2021 malam.

DVB News mengatakan polisi menembaki kerumunan yang berkumpul di luar kantor polisi Tharketa menuntut pembebasan rekan mereka yang ditangkap.

Poster-poster tersebar di media sosial yang menyerukan kepada orang-orang turun ke jalan untuk memprotes junta dan untuk menandai peringatan kematian Phone Maw, yang ditembak mati oleh pasukan keamanan pada 1988 di tempat yang kemudian dikenal sebagai kampus Institut Teknologi Rangoon.
 
Penembakan terhadapnya dan siswa lain yang meninggal beberapa minggu kemudian memicu protes luas terhadap pemerintah militer yang dikenal sebagai kampanye 8-8-88, karena mencapai puncaknya pada Agustus tahun itu. Diperkirakan 3.000 orang tewas ketika tentara menumpas pemberontakan.

Aung San Suu Kyi muncul sebagai ikon demokrasi selama gerakan dan ditahan di rumah selama hampir dua dekade. Dia dibebaskan pada 2008 ketika militer memulai reformasi demokrasi dan Liga Nasional untuk Demokrasi miliknya memenangkan pemilu pada 2015 dan sekali lagi pada November tahun lalu.

Pada 1 Februari tahun ini, para jenderal menggulingkan pemerintahannya dan menahan Suu Kyi dan banyak rekan kabinetnya, seraya mengklaim kecurangan dalam pemilihan November.

Lebih dari 70 orang telah tewas di negara Asia Tenggara itu dalam protes yang meluas sejak itu, kata kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). AFP PHOTO

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News