Seoul: Pelaksana Menteri Pertahanan Kim Seon-ho, Jumat, 6 Desember 2024 menyatakan, Kementerian Pertahanan dan militer Korea Selatan tidak akan mematuhi perintah untuk memberlakukan darurat militer jika hal itu kembali diperintahkan.
"Rumor yang beredar pagi ini tentang tanda-tanda deklarasi darurat militer lainnya tidak benar," tegas Kim dalam konferensi pers darurat, menanggapi rumor mengenai kemungkinan dikeluarkannya deklarasi darurat militer yang baru.
"Meski ada perintah untuk memberlakukan darurat militer, Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan tidak akan pernah menerima perintah tersebut," ujarnya.
Kim juga menyampaikan permohonan maaf atas kekhawatiran yang ditimbulkan oleh polemik terkait darurat militer dan berjanji akan bekerja sama secara erat dengan pihak kejaksaan dalam penyelidikan terkait isu tersebut.
Ia menambahkan bahwa militer akan berusaha melindungi keselamatan serta kehidupan sehari-hari masyarakat sambil menjaga kesiapan pertahanan yang kokoh.
Wakil Menteri Pertahanan mengambil peran sebagai Menteri Pertahanan sementara setelah menteri pertahanan sebelumnya, Kim Yong-hyun, yang diketahui telah mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, mengundurkan diri.
Kim Yong-hyun juga dicekal bepergian ke luar negeri di tengah tuduhan pengkhianatan yang ditujukan padanya menyusul pembatalan darurat militer.
Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul memberlakukan larangan tersebut setelah sekelompok partai politik kecil mengajukan pengaduan yang menuduh Presiden Yoon Suk Yeol, Kim, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su telah melakukan pengkhianatan. Sumber : Yonhap-OANA
Foto: AFP PHOTO/Yonhap Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News