Yoon Suk Yeol, presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, muncul di sidang pengadilan untuk membela keputusannya menetapkan darurat militer pada Desember dan menghalangi upaya penyidik untuk memperpanjang penahanannya, kantor berita Yonhap melaporkan pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Yoon Suk Yeol, presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, muncul di sidang pengadilan untuk membela keputusannya menetapkan darurat militer pada Desember dan menghalangi upaya penyidik untuk memperpanjang penahanannya, kantor berita Yonhap melaporkan pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Persidangan di Seoul itu akan menjatuhkan putusan pada Sabtu, 18 Januari 2025 malam terhadap permohonan Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) untuk secara resmi menahan Yoon.
Persidangan di Seoul itu akan menjatuhkan putusan pada Sabtu, 18 Januari 2025 malam terhadap permohonan Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) untuk secara resmi menahan Yoon.
CIO meminta supaya penahanan Yoon diperpanjang hingga 20 hari ke depan. Jika dikabulkan pengadilan, Yoon akan menjadi presiden Korsel pertama yang ditahan saat menjabat.
CIO meminta supaya penahanan Yoon diperpanjang hingga 20 hari ke depan. Jika dikabulkan pengadilan, Yoon akan menjadi presiden Korsel pertama yang ditahan saat menjabat.
Yun Gap-keun, seorang penasihat hukum Yoon, mengatakan bahwa keputusan Yoon hadir dalam sidang adalah untuk menjelaskan legitimasi deklarasi darurat militer dan memulihkan nama baiknya.
Yun Gap-keun, seorang penasihat hukum Yoon, mengatakan bahwa keputusan Yoon hadir dalam sidang adalah untuk menjelaskan legitimasi deklarasi darurat militer dan memulihkan nama baiknya.

Presiden Korsel Yoon Hadiri Sidang Permohonan Penahanan

19 Januari 2025 13:21
Jakarta: Yoon Suk Yeol, presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, muncul di sidang pengadilan untuk membela keputusannya menetapkan darurat militer pada Desember dan menghalangi upaya penyidik untuk memperpanjang penahanannya, kantor berita Yonhap melaporkan pada Sabtu, 18 Januari 2025.

Persidangan di Seoul itu akan menjatuhkan putusan pada Sabtu, 18 Januari 2025 malam terhadap permohonan Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) untuk secara resmi menahan Yoon.

CIO meminta supaya penahanan Yoon diperpanjang hingga 20 hari ke depan. Jika dikabulkan pengadilan, Yoon akan menjadi presiden Korsel pertama yang ditahan saat menjabat.

Sejumlah media lokal menyiarkan rekaman yang menunjukkan kendaraan Yoon memasuki Pengadilan Negeri Seoul Barat.

Yun Gap-keun, seorang penasihat hukum Yoon, mengatakan bahwa keputusan Yoon hadir dalam sidang adalah untuk menjelaskan legitimasi deklarasi darurat militer dan memulihkan nama baiknya.

CIO, kepolisian, dan militer Korsel tengah melakukan penyelidikan bersama untuk menentukan apakah deklarasi darurat militer Yoon bisa disebut sebagai upaya pemberontakan.

Tim pembela Yoon menyebut bahwa badan anti korupsi tersebut tak memiliki wewenang untuk menyelidiki tuduhan pidana itu.

Setelah menuduh Yoon memimpin pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, CIO menyatakan kepada pengadilan bahwa Yoon harus ditahan karena beratnya kejahatan yang dia lakukan dan kemungkinan sang presiden mengulangi kejahatannya.

Yoon baru berhasil ditangkap oleh petugas gabungan pada Rabu setelah upaya pertama untuk menangkapnya gagal. Pengadilan setempat pada Kamis menolak upaya banding untuk menggugat penahanan dirinya.

Setelah ditahan, Yoon diperiksa penyidik selama lebih dari 10 jam. Namun, dia dilaporkan bungkam.

Dalam perkembangan terkait, dua pejabat senior Dinas Keamanan Presiden memenuhi panggilan pemeriksaan polisi pada Sabtu atas dugaan terlibat dalam upaya menghalang-halangi penyidik untuk menangkap Yoon. Kepala dinas Kim Seong-hoon dan kepala divisi pengawalan dinas Lee Kwang-woo diperiksa secara terpisah. AFP PHOTO/Kim Min-Hee/Anthony Wallace/Kim Hong-Ji/Jung Yeon-Je

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(CDE)

Internasional Yoon Suk-yeol Korea Selatan

GRAFIS