Apa itu Justice Collaborator?

Apa itu Justice Collaborator?

15 Agustus 2022 15:36
Jakarta: Pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E telah mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Istilah justice collaborator terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Terus apa itu justice collaborator? Justice collaborator (JC) adalah seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, namun orang tersebut bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkaranya.

Status JC sebagai subjek hukum telah diatur dalam UU 31/2014 tentang Perubahan atas UU 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. JC dalam UU itu disebut dengan istilah saksi pelaku yang bekerja sama (saksi pelaku).

Siapa itu saksi pelaku/JC?
Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Apa syarat menjadi JC?
1. Tindak pidana tertentu yang berdasarkan keputusan LPSK
2. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya
3. Memiliki keterangan penting mengungkap tindak pidana
4. Bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana.
5. Adanya ancaman nyata maupun potensial kepada JC maupun keluarganya.

Apakah terdapat penanganan khusus bagi JC?
JC mendapat penanganan khusus:
1. Pemisahan penahanan dan tempat menjalankan pidana
2. Pemisahan pemberkasan
3. Memberikan kesaksian tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa.

Apakah penghargaan bagi JC?
1. Keringanan penjatuhan pidana
2. Pemenuhan hak-hak narapidana

Apakah terdapat perlindungan hukum bagi JC?
Perlindungan hukum bagi JC berupa:
1. Saksi pelaku tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yagn akan, sedang, dan telah diberikannya.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi pelaku atau kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sumber: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011
(WWD)

Grafis Pembunuhan Brigadir J

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif