Lambatnya Penyaluran Insentif Nakes di Beberapa Daerah

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 bupati dan wali kota yang belum melaksanakan kewajiban membayar insentif tenaga kesehatan di daerah (innakesda) masing-masing. Teguran tertulis itu ditandatangani Mendagri pada Senin, 30 Agustus 2021.

Surat teguran Mendagri bernomor 904 itu dilayangkan kepada 10 kepala daerah, yaitu Wali Kota Padang, Sumatra Barat;
Wali Kota Prabumulih, Sumatra Selatan; Bupati Penajam Paser Utara dan Bupati Paser, Kalimantan Timur; Wali Kota Langsa, Aceh; Wali Kota Bandar Lampung, Lampung; Bupati Madiun, Jawa Timur; Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat; Bupati Gianyar, Bali; dan Bupati Nabire, Papua.

Tujuan Pemberian Surat Teguran Kemendagri
- Salah satu fokus perhatian Mendagri dalam memonitor realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- Meminta para kepala daerah untuk segera membayarkan innakesda.
- Melakukan perubahan peraturan kepala daerah (perkada)
bersama DPRD untuk mempercepat realisasi innakesda. 

Dok. Media Indonesia