SEJUMLAH penyakit katastropik, seperti jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke menguras pembiayaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta
memperkuat skrining dan intervensi dini berbasis teknologi big data (mahadata) kesehatan.
Lebih dari 20% pembiayaan kesehatan yang ditanggung JKN saat ini dihabiskan untuk penyakit katastropik yang berbiaya tinggi.
“Saya berharap BPJS Kesehatan dapat mendukung pengembangan studi HTA untuk metode penapisan (screening) dan intervensi dini penyakit katastropik, mengalokasikan dana khusus BPJS Kesehatan
untuk studi HTA (penilaian teknologi kesehatan), serta melakukan kolaborasi dalam memublikasikan hasil studi kepada masyarakat,” ujar Ketua Komite Health Technology Assesment (HTA) Budi Wiwieko dalam acara BPJS Kesehatan Mendengar, Rabu, 10 Maret 2021.
Dalam kesempatan itu, penyesuaian tarif kapitasi dan tarif INA CBG’s juga menjadi sorotan terbanyak. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Eddi Junaidi meminta BPJS untuk mengkaji tarif kapitasi yang baru setelah enam tahun tidak mengalami perubahan.
Untuk menekan pembiayaan katastropik, konsultan pembiayaan kesehatan, Taufi k Hidayat, sepakat sudah saatnya BPJS mengedepankan upaya promotif dan preventif daripada kuratif. “Dengan pola pembayaran yang lebih mengedepankan value, selain mendapatkan mutu layanan kesehatan yang diharapkan,” cetus Taufik, kemarin.
Senada, Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) Rosa Christiana Ginting mengatakan kepemimpinan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dapat menjadi momentum redesain manfaat layanan JKN, alternatif pola pembayaran, hingga masuknya asuransi kesehatan swasta dalam JKN. Dok Media Indonesia Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News