PEMERINTAHAN Joko Widodo-Ma'ruf Amin lagi-lagi mendapatkan sorotan. Dalam survei dua tahun kinerja pemerintahan yang diselenggarakan SMRC, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai tidak terlalu baik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Ketidakpuasan itu bersumber dari beberapa faktor. Dari sisi penegakan hukum, hingga saat ini masih ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih tidak jelas arahnya. Dari sisi penanganan korupsi, dapat dilihat dari hukuman untuk para koruptor yang rendah dan banyaknya koruptor yang mendapatkan keringanan hukuman.
Berdasarkan laporan ICW, capaian KPK selama semester I 2021 juga tidak memuaskan karena hanya dapat melakukan penindakan terhadap 22% kasus korupsi dari target 60 kasus.
Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK hanya berada di peringkat keempat, berada di bawah TNI, Presiden, dan juga Polri. Dok Media Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ketidakpuasan itu bersumber dari beberapa faktor. Dari sisi penegakan hukum, hingga saat ini masih ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih tidak jelas arahnya. Dari sisi penanganan korupsi, dapat dilihat dari hukuman untuk para koruptor yang rendah dan banyaknya koruptor yang mendapatkan keringanan hukuman.
Berdasarkan laporan ICW, capaian KPK selama semester I 2021 juga tidak memuaskan karena hanya dapat melakukan penindakan terhadap 22% kasus korupsi dari target 60 kasus.
Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK hanya berada di peringkat keempat, berada di bawah TNI, Presiden, dan juga Polri. Dok Media Indonesia
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
