Dorong Edukasi Program Vaksinasi

EDUKASI mengenai program vaksinasi covid-19 perlu disosialisasikan secara masif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan menciptakan kekebalan kelompol atau herd immunity guna melawan pandemi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene
di Jakarta, Senin, 25 Januari 2021.

“Pemerintah tidak boleh lesu dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya program vaksinasi ini untuk mengatasi penyebaran virus covid-19,” kata Felly.

Ia menambahkan, edukasi pada masyarakat tak hanya mengenai pentingnya suntik vaksin, melainkan juga bahwa vaksin yang disediakan aman, berkhasiat, dan minim efek samping. “Dengan begitu, kepercayaan masyarakat akan terjaga,” ujar dia.

Terpisah, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan diperlukan antisipasi lewat langkah strategis harus segera direalisasikan bersama untuk menghadapi kenaikan kasus korona termasuk dengan melibatkan masyarakat. Menurut Rerie, panggilan akrab Lestari, langkah strategis itu antara lain penambahan sarana dan prasarana kesehatan.

Ia menambahkan, selain persiapan penambahan ruang perawatan khusus pasien covid-19 dan tempat tidur, penambahan ketersediaan tenaga kesehatan, baik perawat dan dokter, juga harus diantisipasi.

Bentuk antisipasi lain, imbuhnya, upaya menegakkan protokol kesehatan dalam bentuk disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun adalah upaya yang harus selalu direalisasikan.

“Perbaikan mendasar dalam melakukan test, tracing, dan treat juga harus dilakukan, agar upaya pengendalian penyebaran covid-19 terukur dan bisa menekan signifikan pertambahan kasus positif covid-19,” ujarnya.

Pengadaan 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun untuk keperluan pengadaan vaksinasi covid-19 di tahun ini. Sebelumnya, pihaknya menyepakati pagu anggaran di 2021 sebesar Rp45,6 triliun.

“Karena adanya kebutuhan pemerintah untuk pemberian vaksin dan kegiatan sosial lainnya bagi masyarakat, Kementerian Perhubungan adakan penghematan dalam bentuk refocusing sebanyak Rp12,4 triliun. Sehingga dari Rp 45,6 triliun menjadi Rp33,2 triliun,” ungkap Menhub Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI secara virtual, Senin.

Terpisah, pengambilan jatah vaksin covid-19 di di gudang penyimpanan vaksin di Palembang dikawal ketat aparat TNI dan Kepolisian.

“Jumlah vaksin yang kita terima adalah 6.360 dosis untuk dua kali penyuntikan. Diutamakan tenaga kesehatan dan garda terdepan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin Azmi Dariusmansyah.

Di Banyumas, dari 10 tokoh yang seharusnya ikut vaksinasi, ada beberapa yang tidak ikut, di antaranya Bupati Banyumas Achmad Husein dan Ketua DPRD Banyumas Budhi Setiawan. “Saya seharusnya ikut, tetapi karena usia sudah di atas 60 tahun, maka tidak diperbolehkan. Pak Wakil Bupati yang bisa,” jelas Achmad Husein.

Sementara itu, di Kabupaten Brebes, sejumlah pejabat gagal disuntik vaksin covid19, karena tekanan darah mereka dalam kondisi tidak normal, termasuk Bupati Brebes Idza Priyanti yang mengaku sedang kurang sehat karena mengalami radang tenggorokan. Wakil Bupati Brebes Narjo setelah menjalani pemeriksaan ulang tekanan darah kemudian dinyatakan dapat divaksinasi. Dok.MI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News