Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi
Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi
Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi
Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi
Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi
Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi
Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi
Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi
Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi
Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi

Kapasitas Maksimal Pesawat 70 Persen tak Berlaku Lagi

Grafis penerbangan
14 Januari 2021 17:55
Jakarta: Kementerian Perhubungan mencabut aturan pesawat yang hanya boleh diisi 70 persen penumpang dari total kapasitas. Kini maskapai diizinkan meningkatkan okupansi atau keterisian penumpang mencapai 100 persen.

Aturan terbaru ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku pada 9-25 Januari 2021.

"Selama pemberlakuan surat edaran ini, maksimal 70 persen kapasitas angkut (load factor) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 angka 4, huruf a, butir 12, tidak diberlakukan," bunyi poin 5 SE Kemenhub no 3 Tahun 2021, dikutip Rabu, 13 Januari 2021.

Namun, kebijakan baru tersebut tetap mewajibkan penumpang membawa surat keterangan hasil negatif rapid test antigen dan PCR. Namun, hal ini tidak berlaku bagi penerbangan angkutan udara perintis, angkutan udara di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), serta penumpang anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun.

"Sementara, setiap maskapai penerbangan juga wajib menyediakan tiga baris kursi (seat row). Hal ini diperuntukkan sebagai area karantina untuk penumpang yang terindikasi memiliki gejala covid-19," ujar juru bicara Kemenhub Adita Irawati.

Selain itu, seluruh penumpang tetap diwajibkan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Protokol tersebut, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Penumpang juga tidak diizinkan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari dua jam. Namun, hal ini tak berlaku bagi penumpang yang harus mengonsumsi obat-obatan karena sakit.

Kemudian, penumpang tak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon atau secara langsung sepanjang perjalanan. Penumpang juga wajib mengisi e-HAC untuk ditunjukkan kepada petugas kesehatan di bandara tujuan. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad M Ali meminta Menhub Budi Karya Sumadi mencabut SE Kemenhub yang mengizinkan tingkat keterisian penumpang (okupansi) pesawat hingga 100 persen.

"Kebijakan dari Kemenhub itu adalah langkah yang justru tidak menunjukkan komitmen pelindungan negara terhadap hak mendasar warganya," kata Ahmad.

Ahmad menilai, terbitnya surat edaran adalah langkah yang bertentangan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. "Padahal, status PPKM diberlakukan karena peningkatan kasus positif Covid-19 yang terus meningkat hingga awal tahun ini," ujarnya. Dok.Metro TV
(WWD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif