Vaksin Gotong Royong Tunggu Juklak

Rencana pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang akan dibeli perusahaan atau badan usaha bagi karyawannya belum menemui ketentuan final untuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan teknis (juknis). Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga menyampaikan hal itu diakibatkan vaksin untuk gotong royong masih dalam status diusahakan.

“Belum ada ketentuan final ya karena sampai hari ini vaksinnya masih diusahakan. Jadi, mengenai kebijakan dari Badan POM, MUI, dan harga belum ditentukan karena vaksinnya belum dapat yang pasti,” ungkap Arya ketika
dihubungi Media Indonesia, Senin, 12 April 2021.

Sementara itu, lanjutnya, untuk stok vaksin masih bisa dipenuhi mengingat Bio Farma pada Mei mendatang akan memproduksi vaksin lebih banyak lagi. “Kalau stok masih dapat kita penuhi, jadi tidak usah khawatir. Apalagi pada Mei, Bio Farma akan memproduksi lebih banyak lagi sehingga di bulan depan akan makin banyak vaksin kita,” lanjut Arya.

Seperti diketahui, Bio Farma telah melakukan negosiasi kepada dua pengembang vaksin, yaitu Sinopharm dan Moderna untuk program vaksinasi gotong royong. Sebanyak 15 juta dosis vaksin Sinopharm akan datang pada kuartal I dan kuartal II-2021, kemudian 5,2 juta dosis vaksin Moderna akan tiba pada kuartal III dan IV-2021.

Perihal harga, sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan akan ditentukan pemerintah setelah melalui diskusi dengan Kadin Indonesia dan BUMN.

Arya menjelaskan, selama bulan Ramadan 1442 Hijriah, sentra vaksinasi bersama BUMN berubah jam operasionalnya. Dari sebelumnya pukul 08.00 - 16.00 WIB, menjadi pukul mulai 07.00 hingga 14.00. “Selama bulan Puasa ini jam operasional di semua sentra vaksin juga dikurangi dan berjalan selama tujuh jam,” ujarnya.

Khusus, di sentra vaksin DKI Jakarta yang digelar di Istora dan Tennis Indoor, GBK, Senayan, dijelaskan bahwa pada hari pertama bulan Puasa yang diperkirakan jatuh pada Selasa, 13 April 2021 diliburkan sehari dan beroperasi kembali pada Rabu (14/4).

Pekerja formal
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans), dan Energi DKI Jakarta mengharapkan seluruh pekerja formal swasta di Jakarta bisa divaksin covid19. Berdasarkan data wajib lapor, ada sebanyak 2,3 juta pekerja formal swasta yang tersebar di 83.924 perusahaan, baik perusahaan mikro, kecil, menengah, maupun besar. Adapun sebanyak 1,1 juta di antaranya ialah pekerja ber-KTP DKI Jakarta.

“Sampai saat ini kita menunggu jadwal vaksinasi para pekerja formal swasta. Namun, kita tetap bermohon kepada Dinkes dan Kemenkes agar seluruh pekerja di Jakarta dapat divaksinasi,” ujar Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah, dalam keterangan resmi, Senin.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghentikan sementara layanan vaksinasi covid-19 tahap pertama untuk pelayan publik dan akan dilanjutkan pada Mei 2021.

“Yang kita setop sementara ialah vaksinasi pelayan publik tahap pertama karena cakupannya sudah relatif tinggi. Kalau untuk vaksin pelayan publik tahap dua tetap bisa dilayani, baik di 11 puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr H Usman Hadi di Mataram, Senin. Dok Media Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News