Waspada Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia semakin Tinggi

PRESIDEN Joko Widodo meminta semua pihak untuk tetap waspada dan tidak lengah dalam menghadapi pandemi covid-19 saat ini. Apalagi di Indonesia tengah terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi dalam minggu-minggu terakhir.

“Saya mengajak semuanya hatihati, jangan lengah, harus waspada. Jangan hanya berbicara ekonomi, tapi tidak melihat kesehatan. Tapi juga jangan hanya melihat kesehatan, tapi tidak melihat ekonomi. Dua-duanya harus berjalan beriringan,” kata Jokowi dalam sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021 sore.

Jokowi juga menekankan agar jajaran terkait terus memperhatikan indikator-indikator penanganan covid-19 sehingga dapat merespons secara cepat dan tepat. “(Perkembangan) harian ini terus kita pelajari karena kita tidak bisa bekerja makro saja. Detail mikronya juga harus tahu,” ujarnya.

Presiden memaparkan, pemerintah telah menurunkan kasus aktif dari 176 ribu kasus di awal Februari ke 87 ribu kasus di pertengahan Mei 2021. Namun, setelah libur panjang Lebaran, ditambah adanya varian baru virus korona, lonjakan kembali terjadi hingga mencapai 228 ribu kasus.

Ditambahkannya, lonjakan ini juga menyebabkan naiknya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) nasional yang sempat turun hingga 28% di pertengahan Mei juga melonjak lagi menjadi 72%.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sebagai solusinya. Berdasarkan hasil penilaian terdapat 48 kabupaten dan kota di enam provinsi di Pulau Jawa yang memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO.

Menurut Presiden, penanganan covid-19 merupakan kunci dari pemulihan ekonomi. Berbagai indikator ekonomi seperti indeks kepercayaan konsumen (IKK) dan indeks penjualan ritel sangat dipengaruhi perkembangan kasus yang ada.

“Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana covid-19 ini dikurangi, ditekan, agar hilang. Oleh sebab itu, kebijakan PPKM darurat mau tidak mau harus kita lakukan karena kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan,” pungkasnya. Dok Media Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News