Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono (kiri) meluncurkan Satu Data Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis, 5 November 2020.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono (kiri) meluncurkan Satu Data Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis, 5 November 2020.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Satu Data Ketenagakerjaan guna mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berbasis data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Satu Data Ketenagakerjaan guna mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berbasis data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Implementasi itu sendiri dalam bentuk pengesahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan.
Implementasi itu sendiri dalam bentuk pengesahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan. "Satu Data Ketenagakerjaan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Menaker.

Kemnaker Luncurkan Satu Data Ketenagakerjaan

Ekonomi ketenagakerjaan
05 November 2020 16:19
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi meluncurkan Satu Data Ketenagakerjaan sebagai pusat data untuk ketenagakerjaan yang terpadu dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).

"Ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker Jakarta  pada Kamis, 5 November 2020.

Implementasi itu sendiri dalam bentuk pengesahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan.

"Satu Data Ketenagakerjaan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Menaker.

Ida Fauziyah menambahkan bahwa data itu juga akan dibuat mudah diakses serta dibagi untuk dipakai antar instansi baik pemerintah pusat maupun daerah dengan pemenuhan standar data, metadata dan menggunakan kode referensi atau data induk.

"Hal itu penting karena di sektor ketenagakerjaan, karena tanpa adanya data yang terverifikasi tentang penawaran dan ketersediaan pasar kerja berdampak pada pengangguran dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan industri dengan kemampuan angkatan kerja," tambah Ida Fauziyah.

Selain itu, katanya, adanya Satu Data Ketenagakerjaan akan membuat segala pemangku kepentingan dapat mengakses tentang data pengangguran atau pencari kerja dan kondisi demografisnya.

Menaker juga mengatakan sistem itu akan mempermudah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya untuk skema perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ditetapkan dalam UU itu.

Satu Data Ketenagakerjaan dapat diakses lewat portal satudata.kemnaker.go.id. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

(WWD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif