Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama PT PLN (Persero) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk mendorong pengembangan bioenergi nasional. Hal ini terungkap dalam forum diskusi interaktif METI Green Talk bertajuk 'Strategi Penjaminan Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan Keekonomian untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)' yang diselenggarakan di Auditorium PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta, Senin, 30 September 2024.
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama PT PLN (Persero) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk mendorong pengembangan bioenergi nasional. Hal ini terungkap dalam forum diskusi interaktif METI Green Talk bertajuk 'Strategi Penjaminan Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan Keekonomian untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)' yang diselenggarakan di Auditorium PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta, Senin, 30 September 2024.
Forum ini membahas strategi untuk menjamin ketersediaan bahan baku biomassa dan meningkatkan keekonomian PLTBm di Indonesia. Ketua Umum METI, Wiluyo Kusdwiharto, mengungkapkan bahwa potensi PLTBm di Indonesia diproyeksikan mencapai 313 MW, dengan sejumlah PLTBm telah beroperasi di beberapa daerah. Wiluyo juga menjelaskan rencana peningkatan kapasitas PLTBm hingga 1 GW dalam RUPTL mendatang.
Forum ini membahas strategi untuk menjamin ketersediaan bahan baku biomassa dan meningkatkan keekonomian PLTBm di Indonesia. Ketua Umum METI, Wiluyo Kusdwiharto, mengungkapkan bahwa potensi PLTBm di Indonesia diproyeksikan mencapai 313 MW, dengan sejumlah PLTBm telah beroperasi di beberapa daerah. Wiluyo juga menjelaskan rencana peningkatan kapasitas PLTBm hingga 1 GW dalam RUPTL mendatang.
Namun, Wiluyo menyoroti stagnasi Program Hutan Tanaman Energi (HTE) yang seharusnya bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong di Indonesia. Ia juga menekankan perlunya dukungan dan sinkronisasi regulasi yang kuat dari pemerintah untuk mempercepat pengembangan biomassa di dalam negeri.
Namun, Wiluyo menyoroti stagnasi Program Hutan Tanaman Energi (HTE) yang seharusnya bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong di Indonesia. Ia juga menekankan perlunya dukungan dan sinkronisasi regulasi yang kuat dari pemerintah untuk mempercepat pengembangan biomassa di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, dalam paparannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat harus disertai dengan pengembangan energi hijau. Ia menekankan pentingnya penerapan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam pengelolaan kelapa sawit dan pemanfaatan minyak jelantah sebagai biodiesel untuk mengurangi emisi CO2.
Wakil Ketua Umum Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, dalam paparannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat harus disertai dengan pengembangan energi hijau. Ia menekankan pentingnya penerapan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam pengelolaan kelapa sawit dan pemanfaatan minyak jelantah sebagai biodiesel untuk mengurangi emisi CO2.

PLN, METI dan DPR Dorong Pengembangan Bioenergi di Pemerintahan Baru Mendatang

01 Oktober 2024 18:14
Jakarta: Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama PT PLN (Persero) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk mendorong pengembangan bioenergi nasional. Hal ini terungkap dalam forum diskusi interaktif METI Green Talk bertajuk 'Strategi Penjaminan Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan Keekonomian untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)' yang diselenggarakan di Auditorium PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Forum ini membahas strategi untuk menjamin ketersediaan bahan baku biomassa dan meningkatkan keekonomian PLTBm di Indonesia. Ketua Umum METI, Wiluyo Kusdwiharto, mengungkapkan bahwa potensi PLTBm di Indonesia diproyeksikan mencapai 313 MW, dengan sejumlah PLTBm telah beroperasi di beberapa daerah. Wiluyo juga menjelaskan rencana peningkatan kapasitas PLTBm hingga 1 GW dalam RUPTL mendatang.

Namun, Wiluyo menyoroti stagnasi Program Hutan Tanaman Energi (HTE) yang seharusnya bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong di Indonesia. Ia juga menekankan perlunya dukungan dan sinkronisasi regulasi yang kuat dari pemerintah untuk mempercepat pengembangan biomassa di dalam negeri.

“Program HTE ini rasanya jalan di tempat, padahal HTE ini sebenarnya memiliki potensi keberlanjutan yang lebih terukur dalam memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk ditanami tanaman energi,” Ujar Wiluyo.

Wakil Ketua Umum Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, dalam paparannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat harus disertai dengan pengembangan energi hijau. Ia menekankan pentingnya penerapan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam pengelolaan kelapa sawit dan pemanfaatan minyak jelantah sebagai biodiesel untuk mengurangi emisi CO2.

Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk mendukung Energi Terbarukan dari sisi regulasi dengan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) untuk pemerintahan mendatang, termasuk program-program dan kebijakan-kebijakan tentang biomassa.

Forum ini menunjukkan komitmen bersama dari METI, PLN, dan DPR RI untuk mendorong pengembangan bioenergi nasional. Sinergi antara ketiga pihak diharapkan dapat mempercepat pengembangan PLTBm dan mencapai target energi hijau di Indonesia. Dok. Humas PLN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(CDE)

Ekonomi DPR RI PLN Pembangkit Listrik Biomassa

GRAFIS